MEDAN, METRODAILY — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan enam rekomendasi strategis guna memperkuat pengendalian inflasi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026.
Rekomendasi tersebut dihasilkan dalam High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Sumut bersama TPID kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (6/2/2026).
HLM bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, khususnya menghadapi peningkatan permintaan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.
Rapat dipimpin Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Kapolda Sumut, Kajati Sumut, BPS, Perum Bulog, jajaran BUMD dan BLUD, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Kementerian Pertanian yang hadir secara daring.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Rudy B. Hutabarat, menyampaikan bahwa BI akan mengimplementasikan Early Warning System (EWS) secara lebih optimal di seluruh wilayah Sumut serta menerapkan protokol intervensi pengendalian harga di daerah.
“Secara historis, tekanan inflasi di Sumut meningkat pada periode Ramadan dan Idul Fitri. Dengan EWS, kewaspadaan dapat ditingkatkan sehingga intervensi bisa dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan komoditas pangan di Sumut berada dalam kondisi surplus.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya penguatan distribusi dan kerja sama antardaerah (KAD) antar kabupaten/kota agar pasokan tetap terjaga dan harga stabil.
Enam Rekomendasi Strategis TPID Sumut
HLM TPID Provinsi Sumut menghasilkan enam rekomendasi pengendalian inflasi, yakni:
- Meningkatkan frekuensi dan efektivitas Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan prinsip 4T (Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Lokasi, dan Tepat Komoditas).
- Memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog untuk menambah pasokan daging sapi dan/atau kerbau melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BI.
- Menjalin kerja sama dengan produsen daging ayam dan telur ayam ras guna menjamin ketersediaan pasokan.
- Menyesuaikan atau menunda penyesuaian tarif administered prices seperti PDAM dan parkir saat tekanan inflasi meningkat.
- Mengimplementasikan Early Warning System (EWS) secara luas di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
- Memperkuat koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menekan harga pasar.
Kondisi Inflasi dan Harga Pangan
Berdasarkan rilis BPS, inflasi Provinsi Sumut pada Januari 2026 tercatat 3,81 persen (yoy), turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 4,66 persen (yoy).
Meski menurun, inflasi Sumut masih berada di atas inflasi nasional sebesar 3,55 persen (yoy) dan di atas target inflasi nasional 2,5 ±1 persen.
Menjelang Ramadan 2026, sejumlah komoditas pangan seperti telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit tercatat mengalami penurunan harga.
Sementara daging sapi, cabai merah, gula pasir, dan minyak goreng mengalami kenaikan terbatas namun masih dalam kondisi terkendali.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut juga meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Provinsi Sumut, yang menjadi arah strategis pengendalian inflasi ke depan dan disusun melalui kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten/kota.
TPID Sumut memastikan pasokan pangan tetap terjaga dengan harga terjangkau selama Ramadan dan Idul Fitri 2026, serta mengimbau masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak melakukan penimbunan guna menjaga stabilitas harga. (Rel)
Editor : Editor Satu