Ekonomi Hukum dan Kriminal Medan Metropolitan Nasional Olahraga Showbiz Sumut Aceh Advertorial Feature Intermezzo Internasional Iptek Kolom Merdeka Belajar Nusantara Politik Seni dan Budaya Wisata

Pemerintah Kaji Pengalihan PT Agincourt Resources, Hasilnya Dilaporkan ke Presiden

Editor Satu • Senin, 9 Februari 2026 | 17:30 WIB
Peta Sub-DAS Garoga (oranye) dan Aek Pahu (biru muda) di Tapanuli Selatan. Peta menunjukkan titik awal banjir bandang di Desa Garoga serta lokasi operasional PT Agincourt Resources yang terpisah.
Peta Sub-DAS Garoga (oranye) dan Aek Pahu (biru muda) di Tapanuli Selatan. Peta menunjukkan titik awal banjir bandang di Desa Garoga serta lokasi operasional PT Agincourt Resources yang terpisah.

JAKARTA, METRODAILY — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan tengah melakukan kajian menyeluruh terkait isu pengalihan PT Agincourt Resources (PTAR). Kajian tersebut mencakup aspek hukum, teknis produksi, bisnis yang berjalan, hingga strategi perusahaan ke depan.

Hal itu disampaikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam tanggapan resmi atas sejumlah pertanyaan media yang diterima terkait perkembangan PT Agincourt Resources.

“Langkah yang kami lakukan meliputi pengkajian terhadap aspek hukum, teknis produksi, aspek bisnis yang sedang berjalan, maupun strategi ke depan PT Agincourt Resources,” demikian keterangan resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Senin (9/2/2026).

Baca Juga: Warga Batang Toru Minta Pemerintah Tak Gegabah Tutup PTAR, Desak Kajian Komprehensif

Untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pertemuan serta komunikasi langsung dengan manajemen PT Agincourt Resources.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif antara pemerintah dan pihak perusahaan.

Kementerian juga menyampaikan bahwa perkembangan hasil kajian serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah secara menyeluruh.

Baca Juga: Haaland Pecah Kutukan Anfield, Manchester City Bungkam Liverpool 2-1

Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menerima dan menelaah Surat Klarifikasi PT Agincourt Resources yang memuat penjelasan terkait aspek hidrologi, lingkungan operasional, serta kepatuhan terhadap peruntukan kawasan.

Seiring dengan proses tersebut, Kementerian terus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta kementerian dan lembaga terkait guna pembahasan lanjutan.

Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.

Baca Juga: Carreras Sebut Mbappe Monster Gol, Real Madrid Terus Tekan Barcelona

Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan terkait PT Agincourt Resources akan diambil secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, sekaligus tetap menjaga kepastian dan kepercayaan iklim investasi nasional.

“Kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri,” tegas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (rel)

Editor : Editor Satu
#Tambang Emas Martabe #PT Agincourt Resources #Kementerian Investasi dan Hilirisasi