JAKARTA, METRODAILY — Polri memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memfasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog bagi petani jagung pakan ternak.
Langkah ini dilakukan untuk memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Mabes Polri, melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rakor juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Ia menyampaikan bahwa Indonesia berhasil tidak mengimpor jagung pakan ternak sepanjang 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 menjadi lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (poktan) jagung dengan perbankan untuk mengatasi kendala permodalan.
Melalui skema pembiayaan KUR yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses kredit bagi petani.
Implementasi program tersebut telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro senilai Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Di sisi hilir, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan memastikan stabilitas harga jagung di tingkat petani.
Upaya ini dilakukan dengan menggandeng Perum Bulog agar hasil panen petani tidak dijual murah kepada tengkulak.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah.
Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga pembelian mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” kata Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial dan akses pembiayaan yang tepat, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rakor ketahanan pangan 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. (rel)
Editor : Editor Satu