MEDAN, METRODAILY – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai bagian dari upaya percepatan pengendalian inflasi daerah menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Selain Kajati Sumut, kegiatan ini turut dihadiri Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Wakil Gubernur Sumut Surya, perwakilan Kodam I/Bukit Barisan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Dr. Rudy B. Hutabarat, para direktur BUMD, BLUD, dan BMD, perwakilan Kementerian Dalam Negeri Drs. H. Yudia Ramli, M.Si., serta Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian RI Dr. Muhammad Agung Sunusi, S.P., M.Si.
Dalam sambutannya, Kajati Sumut menyampaikan apresiasi atas langkah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengendalikan laju inflasi yang dinilai berdampak langsung terhadap stabilitas perekonomian daerah.
“Saya sangat mengapresiasi langkah dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengendalikan laju inflasi di Sumatera Utara,” ujar Harli Siregar.
Harli menegaskan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama jajaran berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah daerah, khususnya dari sisi pengamanan hukum dan regulasi, serta melakukan penindakan terhadap tindak pidana yang berpotensi merugikan perekonomian daerah.
“Untuk menjaga stabilitas perekonomian, Kejati Sumut terus melakukan pengamanan kebijakan pemerintah dan penegakan hukum terhadap kejahatan yang berdampak pada ekonomi. Hal ini penting agar pembangunan berjalan optimal dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menyoroti tingginya inflasi di Sumatera Utara yang berisiko menekan daya beli masyarakat jika tidak dikendalikan secara serius dan terkoordinasi.
“Inflasi yang tinggi memiliki risiko tersendiri terhadap keberlangsungan ekonomi dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, langkah Pemerintah Provinsi menggelar rapat koordinasi ini sudah sangat tepat, agar ada keseragaman langkah antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Harli menegaskan, Kejati Sumut akan terus mengawal proses pembangunan ekonomi di Sumatera Utara agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kejati Sumut akan terus memastikan pengamanan hukum dan regulasi kebijakan pemerintah, sehingga stabilitas ekonomi di Sumatera Utara dapat terus terjaga,” pungkasnya. (Rel/sya)
Editor : Editor Satu