JAKARTA, METRODAILY – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen mempercepat reformasi pasar modal Indonesia guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor domestik dan global.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui delapan rencana aksi strategis yang mencakup kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta penguatan sinergi lintas lembaga.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan reformasi ini dilakukan secara bold and ambitious agar pasar modal Indonesia selaras dengan praktik terbaik global dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider.
Baca Juga: Bupati Madina Serahkan 3.990 SK PPPK Paruh Waktu, Tegaskan Kepastian Status
“OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) berkomitmen melakukan reformasi menyeluruh pasar modal Indonesia sesuai best practices global,” ujar Friderica dalam Dialog Pasar Modal di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (1/2).
Free Float Naik Bertahap Jadi 15 Persen
Dari delapan rencana aksi tersebut, kebijakan free float menjadi langkah awal. OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen, dari ketentuan saat ini 7,5 persen, yang diterapkan secara bertahap.
Untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, ketentuan 15 persen dapat langsung diberlakukan. Sementara emiten yang telah tercatat sebelumnya akan diberikan masa transisi.
Baca Juga: Bawa Sabu dan Ekstasi, Pria Asal Dumai Ditangkap Dini Hari di Paluta
Peningkatan free float ini bertujuan menyelaraskan pasar modal Indonesia dengan standar global, sekaligus meningkatkan likuiditas saham di bursa.
Selain free float, OJK bersama pemerintah juga akan memperkuat peran investor institusi domestik serta memperluas basis investor, baik dalam negeri maupun asing. Pemerintah disebut siap menyesuaikan berbagai limit investasi, termasuk pada sektor asuransi dan dana pensiun.
Pada klaster transparansi, OJK menekankan penguatan keterbukaan ultimate beneficial owner (UBO) dan afiliasi pemegang saham. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas emiten dan daya tarik investasi.
Data Saham Lebih Granular hingga Demutualisasi BEI
Dalam klaster tata kelola dan penegakan hukum, OJK akan memerintahkan SRO untuk memperkuat data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal, mengacu pada praktik global. Data tersebut akan dipublikasikan oleh BEI melalui situs resminya.
Baca Juga: Gandeng UMA, Pemkab Madina Kembangkan Budidaya Pisang Unggulan Berbasis Teknologi
Salah satu agenda besar lainnya adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sesuai amanat undang-undang, guna meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan.
OJK juga akan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal, termasuk manipulasi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi menegaskan bahwa kepercayaan investor merupakan fondasi utama penguatan pasar modal nasional.
“OJK akan terus hadir dan bertindak nyata untuk melindungi investor serta memastikan pasar modal Indonesia tumbuh sehat, berintegritas, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Baca Juga: Longsor Perbukitan Siraisan, Jalinsum Sibuhuan–Sosopan di Palas Tertutup Total
Pelaksana Tugas Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan BEI siap meningkatkan transparansi, sejalan dengan permintaan MSCI, guna mendorong masuknya investor asing.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani menekankan pentingnya kualitas dan akuntabilitas bursa, tidak hanya dari sisi kapitalisasi pasar, tetapi juga dari kualitas tata kelolanya. (rel)
Editor : Editor Satu