MEDAN, METRODAILY – Di tengah pengetatan fiskal yang melanda hampir seluruh pemerintah daerah pada 2026, PT Bank Sumut (Perseroda) menegaskan perannya sebagai penopang utama likuiditas keuangan daerah dan penggerak ekonomi lokal di Sumatera Utara.
Penyesuaian fiskal akibat terbatasnya ruang belanja pemerintah daerah menuntut peran aktif lembaga keuangan daerah.
Bank Sumut menyatakan kesiapan menjadi jembatan antara kebijakan fiskal pemerintah daerah dengan aktivitas ekonomi masyarakat agar pembangunan tetap berkelanjutan.
Komisaris Utama Bank Sumut, Firsal Mutyara, menegaskan bahwa dinamika ekonomi nasional dan daerah justru membuka peluang penguatan fungsi intermediasi bank pembangunan daerah.
Baca Juga: Warga Dusun VII Desa Sidua-dua Gotong Royong Bangun Rumah Suluk Tuan Ngalimun
Sinergi Bank Sumut dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota sebagai pemegang saham utama dinilai krusial untuk menjaga kelangsungan belanja publik dan layanan dasar.
“Penyesuaian fiskal tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah memastikan strategi yang diambil mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di sinilah Bank Sumut mengambil peran,” ujar Firsal, Senin (19/1).
Di tengah tekanan fiskal tersebut, kinerja Bank Sumut sepanjang 2025 tetap solid. Direktur Keuangan Bank Sumut, Arieta Aryanti, mengungkapkan perseroan membukukan laba Rp755 miliar, dengan total aset Rp48,6 triliun. Penyaluran kredit mencapai Rp32 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp38,6 triliun.
Arieta menjelaskan, kredit difokuskan ke sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap ekonomi daerah, seperti UMKM, perdagangan, serta sektor pendukung layanan publik.
Baca Juga: Bhabinkamtibmas Sei Raja Ajak Warga Jaga Kebersihan Sungai dan Waspadai Hoaks
Pembiayaan tersebut dinilai strategis dalam menjaga keberlangsungan usaha, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Di tengah penyesuaian fiskal, kami memastikan pembiayaan tetap mengalir ke sektor-sektor produktif yang dibutuhkan masyarakat, dengan tetap menjaga kualitas kredit,” kata Arieta.
Selain penyaluran kredit, Bank Sumut juga memperkuat peran sebagai pengelola keuangan pemerintah daerah melalui layanan cash management dan pengelolaan kas yang lebih efisien.
Langkah ini membantu pemerintah kabupaten/kota menjaga likuiditas, mengatur arus kas belanja, serta memastikan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap berjalan.
Baca Juga: Indosat Luncurkan AIvolusi5G di Medan: 340 Site, Internet Lebih Cepat, Stabil, dan Aman
Bank Sumut turut mengembangkan layanan digital untuk mempermudah transaksi masyarakat, pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta akses layanan perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang.
Di sisi tata kelola, Direktur Kepatuhan Bank Sumut, Eksir, menegaskan komitmen perusahaan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat dan keuangan daerah.
“Penguatan manajemen risiko dan kepatuhan kami lakukan untuk memastikan dana masyarakat dan pemerintah daerah dikelola secara aman. Tata kelola yang kuat adalah bentuk perlindungan bagi publik,” ujar Eksir.
Eksir menambahkan, pengisian jabatan direksi dan komisaris dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas, sehingga seluruh keputusan strategis Bank Sumut dapat dipertanggungjawabkan secara institusional. (rel)