JAKARTA, METRODAILY — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui regulasi terbaru, UMKM kini dapat memperoleh pembiayaan modal kerja hingga Rp100 juta tanpa kewajiban agunan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 mengenai Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menegaskan bahwa relaksasi pembiayaan ini tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Fasilitas pembiayaan tanpa agunan ini tidak berlaku secara umum. Hanya perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio modal inti terhadap modal disetor di atas 100 persen yang diperkenankan menyalurkannya,” ujar Agusman, Minggu (11/1/2026).
Menurut Agusman, ketentuan tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas industri pembiayaan, sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM yang selama ini kerap terkendala persyaratan jaminan.
POJK Nomor 35 Tahun 2025 yang mulai berlaku efektif 22 Desember 2025 merupakan bagian dari agenda deregulasi sektor jasa keuangan.
OJK menilai penyederhanaan aturan pembiayaan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
Dengan kebijakan ini, UMKM diharapkan mampu memperkuat permodalan, meningkatkan produktivitas, serta memperluas skala usaha tanpa terbebani syarat agunan yang selama ini menjadi hambatan utama dalam mengakses pembiayaan formal. (Rel)
Editor : Editor Satu