SIANTAR, METRODAILY — Kota Pematangsiantar mengalami inflasi sebesar 1,24 persen (month to month/mtm) pada Desember 2025. Secara tahunan, inflasi tercatat 5,37 persen (year on year/yoy).
Sementara itu, Kabupaten Labuhanbatu mencatat inflasi lebih tinggi, yakni 2,14 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 4,74 persen (yoy).
Data tersebut disampaikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar berdasarkan rilis terbaru Indeks Harga Konsumen (IHK).
Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman, Jumat (9/1/2026), menjelaskan bahwa inflasi Desember 2025 terutama dipengaruhi faktor eksternal, khususnya tingginya curah hujan yang berdampak pada penurunan produksi pertanian akibat puso serta terganggunya distribusi di sejumlah wilayah.
“Kondisi ini diperkuat oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur Tahun Baru,” ujar Ahmadi.
Di Kota Pematangsiantar, komoditas utama penyumbang inflasi bulanan antara lain cabai rawit, bawang merah, dan emas perhiasan. Sementara komoditas yang menahan laju inflasi di antaranya tomat, wortel, dan kentang.
Adapun di Kabupaten Labuhanbatu, inflasi didorong oleh kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, dan ikan kembung, dengan komoditas penahan inflasi meliputi cabai merah, wortel, dan ikan senangin.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, KPw BI Pematangsiantar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi.
Sepanjang Desember 2025, telah dilaksanakan pasar murah di 19 titik untuk memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, dilakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar bersama Pemerintah Kabupaten Simalungun pada 18 Desember 2025 guna memastikan ketersediaan pasokan dan kewajaran harga menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.
“Koordinasi juga diperkuat melalui High Level Meeting TPID Kabupaten Asahan pada 16 Desember 2025 serta implementasi Early Warning System (EWS) bersama Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan respons kebijakan secara real time,” jelas Ahmadi.
Ke depan, BI bersama TPID akan terus mendorong kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif, terukur, dan berbasis data, termasuk pengembangan EWS sebagai instrumen utama pengendalian inflasi tepat waktu dan tepat sasaran.
Selain langkah jangka pendek seperti sidak pasar dan pasar murah, pengendalian jangka panjang juga dilakukan melalui pembentukan petani champion, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penguatan sinergi antardaerah.
“Dengan komitmen dan langkah strategis yang konsisten, inflasi tahun 2026 diyakini dapat terjaga dalam kisaran sasaran guna mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” pungkasnya. (rel)
Editor : Editor Satu