MEDAN, METRODAILY — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) resmi menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027, menyusul tren penurunan inflasi yang semakin terkendali dalam tiga bulan terakhir.
Setelah sempat menyentuh 5,32% pada September 2025 dan 4,97% pada Oktober, inflasi Sumut kembali turun ke 3,96% pada November 2025 (year on year/yoy).
Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, Poppy Marulita Hutagalung, menyampaikan hal tersebut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (5/12/2025).
Penetapan peta jalan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/839/KPTS/2025.
“Strategi yang dilaksanakan adalah 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” ujar Poppy.
1. Keterjangkauan Harga
Pemprov mengaktifkan sejumlah program untuk menjaga stabilitas harga dan permintaan, antara lain:
- Operasi pasar dan sidak pasar
- Monitoring pasokan dan penguatan tata niaga
- Pasar murah/gerakan pangan murah
- Pembentukan Toko Pantau Inflasi
- Perluasan Rumah Pangan Kita (RPK)
- Penyusunan kajian pengendalian inflasi
2. Ketersediaan Pasokan
Terdapat delapan program strategis, termasuk pengembangan kawasan pangan untuk komoditas utama: padi, jagung, cabai merah, dan bawang merah. Khusus 2026, Pemprov fokus pada:
- Produksi padi: Simalungun & Deliserdang – 2.000 ha
- Jagung: Simalungun & Dairi – 2.000 ha
- Cabai merah: Simalungun, Dairi, Humbahas, Samosir – 200 ha
- Bawang merah: Simalungun, Humbahas, Samosir, Dairi – 200 ha
Pemprov juga mendorong peningkatan produksi pangan dan hortikultura melalui gerakan menanam dan panen serentak, pengendalian hama, penanganan dampak perubahan iklim, serta penguatan sarana penyimpanan di Karo, Simalungun, Batubara, Dairi, Taput, Deliserdang, dan Humbahas.
Selain itu, peningkatan produksi hasil ternak, perikanan, tebu, dan kelapa sawit juga masuk dalam agenda strategis.
3. Kelancaran Distribusi
Pemprov akan memperkuat infrastruktur logistik, kerja sama antardaerah, serta memperbesar peran BUMN/BUMD, UMKM, dan koperasi dalam tata niaga pangan strategis.
4. Komunikasi Efektif
Pengendalian inflasi akan diperkuat dengan peningkatan kualitas data pangan, publikasi berkala, dan kolaborasi multipihak, termasuk Bank Indonesia, Bulog, Satgas Pangan, PUD Pasar, distributor pangan, dan pemerintah kabupaten/kota. (Rel)