TAPUT, METRODAILY – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Taput di Tarutung, Senin (17/11/2025).
Dalam pidato yang dibacakan oleh Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan RAPBD 2026 disusun dengan kehati-hatian, prioritas pada kebutuhan mendesak masyarakat, serta fokus pada ketahanan pangan, efisiensi belanja, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Total Pendapatan Daerah pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp1,359 triliun, sedangkan total belanja dianggarkan Rp1,307 triliun,” jelas Wakil Bupati.
Baca Juga: Bupati Tapteng Tandatangani MoU Kejati Sumut, Terapkan Pidana Kerja Sosial
Bupati juga menjelaskan asumsi pembiayaan daerah, dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp23,46 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp75,33 miliar.
Dalam pidatonya, Bupati menekankan reprioritisasi anggaran untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, termasuk langkah strategis seperti:
-
Meningkatkan produksi pangan lokal dan diversifikasi pangan.
-
Modernisasi sektor pertanian.
-
Pembangunan infrastruktur pertanian dan irigasi.
-
Optimalisasi efisiensi belanja agar setiap rupiah memberikan manfaat maksimal.
Selain itu, pemerintah mendorong diversifikasi sumber pendapatan melalui:
-
Investasi lokal.
-
Penguatan BUMD/Perusda.
-
Kerja sama dengan pihak swasta.
Baca Juga: Polda Sumut Siap Tindak Dalang Kericuhan Tapteng, Mantan Bupati Terancam
Bupati menekankan pula pentingnya kerja sama antar daerah untuk menekan biaya dan memperkuat efisiensi pengelolaan sumber daya, serta penataan birokrasi melalui perubahan Perda perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat fondasi pembangunan daerah. RAPBD 2026 diharapkan menjadi instrumen penting mendorong kemandirian ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. (net)
Editor : Editor Satu