NUSA DUA, METRODAILY – Rencana pemerintah mempercepat penerapan biodiesel B50 menuai peringatan dari analis global.
Managing Director Glenauk Economics, Julian Conway McGill, menilai percepatan itu berisiko menekan stabilitas pasar sawit serta menimbulkan beban fiskal yang besar.
Dalam wawancara di sela Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di BICC The Westin Nusa Dua, Bali, McGill menyebut ekspektasi berlebih pasar terhadap transisi dari B30 hingga B50 telah menjaga harga minyak sawit mentah (CPO) tetap tinggi.
“Program biodiesel Indonesia terlalu berhasil,” ujar McGill, Jumat (14/11/2025).
Menurut dia, pasar mengantisipasi kenaikan permintaan sehingga harga sawit lebih dulu terdorong naik, bahkan sebelum kebijakan mandatory diterapkan penuh.
Di saat yang sama, harga solar global justru rendah sehingga memperlebar selisih biaya produksi.
Spread harga CPO–solar menjadi komponen terbesar dalam biaya biodiesel. Kondisi itu membuat pembiayaan program B40 saja dinilai berat, apalagi B50.
McGill menilai kenaikan pungutan ekspor (levy) nyaris tak terhindarkan, namun hal tersebut dapat menekan daya saing ekspor dan meredam investasi di sektor hulu.
Ia juga menyoroti produktivitas sawit Indonesia yang tidak menunjukkan peningkatan struktural. Pungutan ekspor yang tinggi dan persoalan legalitas lahan membuat investor menahan ekspansi atau penanaman baru.
“Tidak ada sektor pertanian bisa meningkatkan produktivitas jika harganya ditekan pajak,” ujarnya.
McGill memperingatkan potensi risiko berantai apabila produksi sawit stagnan sementara konsumsi biodiesel naik cepat.
“Jika produksi stagnan sementara konsumsi biodiesel meningkat, siklusnya menjadi berat: ekspor turun, pendapatan levy turun, dan pungutan harus naik lagi,” katanya.
Dampaknya, negara-negara sensitif harga seperti India dan Pakistan diprediksi mencari alternatif minyak nabati lain.
Sementara di Tiongkok dan Eropa, sawit sudah kalah bersaing karena pasokan kedelai besar dan regulasi yang semakin ketat.
Dari sisi industri, kapasitas produksi biodiesel dalam negeri juga dianggap belum sepenuhnya siap. “Sebelum B50 benar-benar berjalan, dibutuhkan investasi kapasitas yang cukup besar,” tutur McGill.
Meski begitu, ia mengakui keunggulan teknis Indonesia dalam implementasi campuran tinggi.
“Dulu B10 saja dianggap mustahil. Kini B40 sudah berjalan. Itu pencapaian luar biasa,” katanya. Namun, ia menilai percepatan menuju B50 sebaiknya dilakukan dengan pendekatan fleksibel.
McGill mengusulkan skema mandatory fleksibel, mirip kebijakan gula–etanol Brasil. Pemerintah dapat menyesuaikan volume biodiesel mengikuti fluktuasi harga CPO dan solar.
“Dengan timing yang tepat, Indonesia bisa mendapatkan biodiesel empat kali lebih banyak untuk biaya yang sama,” ujarnya.
Menurut McGill, keberhasilan program biodiesel bukan diukur dari seberapa cepat B50 diterapkan, melainkan bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan kebijakan.
“Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa melakukannya, tetapi apakah sebaiknya dilakukan sekarang,” katanya.
“Keamanan energi lebih efektif dicapai dengan momentum yang tepat, bukan dengan melaju secepat mungkin,” tambahnya.
Peringatan itu menjadi sinyal bagi pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan langkah percepatan B50 di tengah ambisi besar transisi energi nasional. (Rel/jp)
Editor : Editor Satu