Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Gubernur Bobby Luncurkan 11 Langkah Cepat
Editor Satu• Selasa, 7 Oktober 2025 | 15:15 WIB
Gubernur Sumut Bobby Nasution mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41, Medan, Senin (6/10/2025).
MEDAN, METRODAILY – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bergerak cepat menekan laju inflasi yang mencapai 5,32% (yoy) pada September 2025 — tertinggi secara nasional.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kini menetapkan pengendalian inflasi sebagai prioritas utama, mengingat dampaknya langsung terhadap daya beli masyarakat.
“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi tekanan nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” tegas Bobby Nasution usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Senin (6/10/2025).
Inflasi di Sumut terutama disebabkan kenaikan harga cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan gejolak tersebut, Pemprov bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan 11 langkah cepat yang dijalankan selama tiga bulan ke depan.
Langkah-langkah tersebut mencakup:
1️⃣ Pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi. 2️⃣ Program bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah. 3️⃣ Percepatan bantuan pangan. 4️⃣ Gelar pasar murah di seluruh kabupaten/kota. 5️⃣ Intervensi tata niaga dan rantai pasok. 6️⃣ Sidak harga dan stok di pasar-pasar tradisional. 7️⃣ Monitoring distribusi pangan. 8️⃣ Perkuat kerja sama antar daerah penghasil pangan. 9️⃣ Penugasan BUMD mengelola cabai dan bawang merah. ???? Antisipasi stok bahan pangan untuk program MBG. 11️⃣ Penetapan “Toko Pantau Inflasi” di tiap wilayah.
Bobby menegaskan, seluruh program ini berpedoman pada prinsip 4T — Tepat lokasi, Tepat komoditi, Tepat sasaran, dan Tepat waktu.
“Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” ujar Bobby.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup dengan operasi pasar semata. Sinergi lintas sektor dan optimalisasi BUMD pangan daerah menjadi kunci menjaga ketersediaan pasokan.
Pemprov menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk terlibat aktif mengelola serta menyalurkan pasokan cabai, bawang, dan beras.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan, selain langkah cepat, pemerintah juga memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
“Dengan memperkuat produksi dan distribusi dalam daerah, Sumut tak akan lagi terlalu bergantung pada pasokan luar provinsi. Kalau rantai pangan kuat, harga akan lebih terkendali,” jelas Poppy.
Koordinasi antara TPID Provinsi, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan juga terus ditingkatkan, termasuk publikasi berkala melalui konferensi pers agar masyarakat mendapat informasi transparan terkait stabilisasi harga. (rel/dis)