MADINA, METRODAILY – Warga Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dibuat resah dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar sejak awal September 2025.
Kondisi ini memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, bahkan jadi sorotan DPRD hingga aparat kepolisian.
Kepala Dinas Perdagangan Madina, Parlin Lubis, mengungkapkan penelusuran pihaknya menemukan adanya pengurangan kuota pengiriman dari Pertamina ke SPBU.
Baca Juga: Nadirah Roima Jalani Operasi Pembuluh Darah Otak Akibat Penyakit Moyamoya
“Beberapa SPBU mengaku hanya menerima 8 ribu liter per pemesanan, dari yang biasanya 16 ribu liter,” jelas Parlin, Senin (29/9).
Namun, berdasarkan data resmi Pertamina Sibolga, penyaluran Pertalite hingga 22 September masih dalam batas aman, yakni 22.728 kiloliter dari kuota tahunan 36.683 KL. Sementara untuk Biosolar justru sudah kelebihan pasokan sekitar 2 persen dari total kuota 24.428 KL.
“Secara data sebenarnya tidak ada pengurangan. Namun, untuk Biosolar yang sudah over, tetap perlu pengendalian agar distribusi lebih terukur,” ujarnya.
Baca Juga: Perpisahan Mahasiswa KKN UPMI di Labura: Bakar Ikan dan Mandi Sungai
Masalah ini ikut menjadi perhatian DPRD Madina. Ketua Fraksi Gerindra, Zainuddin Nasution, menegaskan sejumlah SPBU memang mengeluhkan keterlambatan distribusi serta berkurangnya volume pasokan.
“Biasanya SPBU menerima 16 ribu liter, tapi belakangan hanya 8 ribu liter. Bahkan Pertamax yang sudah dibayar pun sering terlambat 3–4 hari,” ungkap Zainuddin.
Ia mendesak Pemkab Madina segera melayangkan surat resmi kepada Pertamina Sibolga untuk meminta penjelasan terkait kelangkaan BBM yang meresahkan masyarakat.
Baca Juga: Guru dan Siswa SMA IT Darul Hasan Borong Medali di Martabe Science Olympiade 2025
Sementara itu, Kapolres Madina AKBP Arie Sofandi Paloh menegaskan pihaknya tengah melakukan penyelidikan dugaan penyebab kelangkaan. Polisi juga memperketat pengawasan distribusi BBM agar tidak terjadi penyimpangan.
“Kami akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penimbunan BBM. Hal ini demi mencegah praktik ilegal dan menjaga keamanan masyarakat dari risiko antrean panjang di SPBU,” tegas Kapolres.
Baca Juga: Dugaan Penganiayaan Rahmadi, Polda Sumut Belum Keluarkan Saran
Di sisi lain, sejumlah warga menduga kelangkaan dipicu praktik penimbunan. Mereka menuding ada oknum yang menggunakan jeriken maupun kendaraan modifikasi untuk membeli BBM, lalu menjualnya kembali ke pengecer dengan harga lebih tinggi.
Pemerintah daerah sebelumnya telah melayangkan surat resmi kepada Gubernur Sumatera Utara untuk meminta perhatian serius terhadap masalah ini. (net)
Editor : Editor Satu