JAKARTA, METRODAILY – Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak mengalami kenaikan. Harga eceran tertinggi (HET) tetap dipatok Rp12.500 per kilogram, atau Rp62.500 untuk kemasan 5 kilogram.
Kepastian tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada Selasa (2/9/2025).
Rapat juga dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, hingga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Baca Juga: Pastikan Kondisi Sumut Aman, Gubernur Bobby Nasution Ajak Warga Sampaikan Aspirasi Dengan Damai
“Kan baru rapat nih, harga HET katanya mau dinaikkan, tapi perintahnya tetap harganya. (Beras Bulog) tetap nggak boleh naik, keputusannya tetap Rp12.500/kg,” tegas Ahmad Rizal di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat.
Sebagai catatan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya menetapkan kenaikan HET beras medium dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram sejak 26 Agustus 2025. Namun, harga beras SPHP Bulog masih dipertahankan Rp12.500/kg, sementara beras premium tetap di level Rp14.900/kg.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengakui dirinya sempat mengusulkan kenaikan harga beras SPHP dalam rakortas. Usulan itu muncul karena harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.
Baca Juga: Liverpool Pinjamkan Harvey Elliott ke Aston Villa
“Jadi saya mengusulkan kalau GKP (gabah kering panen) naik, maka beras Bulog yang dilepas harganya juga dinaikkan. Tapi hasil rakortas bilang, ‘Pak Arief nggak usah’. Jadi tidak ada kenaikan untuk seluruh beras Bulog,” jelas Arief.
Menurut Arief, alasan pemerintah menolak kenaikan harga beras SPHP adalah demi menjaga akses masyarakat terhadap beras murah melalui distribusi Bulog.
“Bulog itu belinya mahal, jualnya murah. Itu akan mempengaruhi subsidi pemerintah. Kalau Kemenkeu setuju, ya nggak apa-apa, tapi sekarang diputuskan tetap,” pungkasnya. (dtc)
Editor : Editor Satu