MEDAN, METRODAILY – Harga beras di Sumatera Utara (Sumut) terus melambung. Untuk menekan lonjakan tersebut, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan akan menggelontorkan 15.700 ton beras murah lewat operasi pasar di seluruh kabupaten/kota.
Langkah ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (20/8/2025) malam.
“Gambaran umumnya saya sampaikan, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100. Kita sudah ada MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini,” ujar Bobby.
Baca Juga: 4 Bulan Tak Terungkap, Pengacara Minta Poldasu Ambil Alih Kasus Pembunuhan Jonres Sinaga
Bobby menegaskan, operasi pasar akan dilakukan serentak di semua daerah Sumut. Setiap kabupaten/kota diharapkan bisa mengambil alokasi 500 ton untuk dijual dalam skema pasar murah.
“Kalau masing-masing ambil 500 ton, sudah bisa kita operasi pasar. Tinggal untuk skemanya, ada kerja sama atau MoU antara Pemkab/Pemko dengan Bulog,” jelasnya.
Kenaikan harga beras di Sumut, menurut Bobby, salah satunya dipicu distribusi hasil panen lokal yang lebih banyak dikirim ke provinsi tetangga seperti Riau dan Aceh, sehingga pasokan di Sumut sendiri berkurang.
Baca Juga: 14 Warga Binaan di Rutan Humbahas Bebas Usai Terima Remisi HUT RI
Bulog Targetkan 600 Ton Per Hari
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menyebut penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) akan diperkuat melalui berbagai jalur.
“Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP itu, target 600 ton per hari sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat,” kata Budi.
Penyaluran dilakukan melalui pengecer pasar rakyat, koperasi, gerai pangan binaan Pemda, BUMN pangan, Rumah Pangan Kita (RPK), hingga toko ritel modern.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam memastikan program intervensi pemerintah, termasuk operasi pasar beras, tepat sasaran.
Baca Juga: Indosat Resmikan 3Store Medan Perintis, Tawarkan Konsep Modern Bergaya Anak Muda
“DTSEN bertujuan agar program pemerintah efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi, data jumlah penduduk dan keluarga yang ada di BPS sama dengan Dukcapil, termasuk integrasi data kesejahteraan sosial,” jelas Amalia.
BPS juga akan melakukan pemutakhiran data untuk mendukung pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).
Dalam rakor ini hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudi B Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, serta para bupati/wali kota se-Sumut. Bobby didampingi Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap dan Plt Kepala Bapelitbang Sumut Dikky Anugerah. (rel/dis)
Editor : Editor Satu