JAKARTA, METRODAILY — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan kebijakan LPG 3 kilogram satu harga untuk seluruh Indonesia. Rencana ini akan dimulai pada tahun 2026 sebagai langkah konkret mencegah kebocoran subsidi dan memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Rabu (2/7). Ia menegaskan bahwa pemberlakuan harga tunggal bisa menekan praktik nakal dan penyimpangan distribusi di lapangan.
“Ini ada kemungkinan nanti dalam Perpres kita tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tegas Bahlil.
Baca Juga: Mei, Kunjungan Turis Asing ke Sumut Tembus 26 Ribu Orang
Selama ini, pemerintah telah mengucurkan anggaran subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp80–87 triliun per tahun. Namun, minimnya pengawasan dan disparitas harga di berbagai daerah membuat subsidi kerap tidak tepat sasaran.
“Kalau harganya naik terus, antara harapan negara dengan realisasi di lapangan bisa tidak sinkron,” lanjutnya.
Bahlil juga menjelaskan bahwa kebijakan reformasi subsidi energi akan terus dilanjutkan pada 2026, termasuk:
-
Subsidi untuk solar dan selisih harga minyak tanah serta LPG 3 Kg,
-
Kebijakan subsidi BBM tepat sasaran,
-
Transformasi subsidi LPG 3 Kg berbasis penerima manfaat,
-
Pendataan pengguna LPG 3 Kg yang lebih akurat.
Baca Juga: Warga Karina Grand Hill Protes Gundukan Tanah, Polisi Lakukan Mediasi
Transformasi ini akan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak di lapangan.
Jika berhasil, kebijakan ini diyakini akan meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. (bbs/int)
Editor : Editor Satu