Rusak Laut, Pukat Trawl Ancam Hidup Nelayan Tradisional dan Perempuan Pesisir
Editor Satu• Jumat, 13 Juni 2025 | 12:10 WIB
Ketua KNTI Labura Syahril Perangin-angin (kedua kiri) dan rekannya foto bersama di sela kegiatan UNOC yang dilaksanakan di Nice Perancis mulai 9-13 Juni 2025.
NICE, PRANCIS – Alat tangkap trawl kembali jadi sorotan! Dalam forum United Nations Ocean Conference (UNOC) 2025 di Nice, Prancis, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memperingatkan bahaya penggunaan trawl terhadap keberlangsungan hidup nelayan kecil dan perempuan pesisir di Indonesia.
Dalam diskusi bersama Koalisi Transform Bottom Trawling (TBT), KNTI menegaskan bahwa trawl mengancam wilayah tangkap nelayan tradisional, merusak ekosistem laut, dan memperparah ketimpangan ekonomi—khususnya bagi perempuan yang selama ini menjadi pengatur roda ekonomi keluarga nelayan.
“Pendapatan menurun drastis, perempuan pesisir terpaksa kerja tambahan bahkan terjerat utang. Ini beban ganda yang berat,” ujar Wakil Sekjen KNTI Hasmia, Selasa (10/6).
Hasmia bahkan mengingatkan, krisis ekonomi rumah tangga nelayan yang dipicu oleh trawl bisa memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan akibat tekanan psikologis dan ketidakstabilan ekonomi.
Ketua KNTI Labura, Syahril Paranginangin alias Olong, menyebut trawl masih bebas beroperasi di bawah 12 mil di wilayah Labura. Akibatnya, nelayan kecil kehilangan ikan, biaya melaut membengkak, dan banyak yang pulang dengan kerugian.
“Kami nelayan kecil makin tersudut. Harapan kami, pemerintah segera bertindak: trawl ditertibkan, kalau perlu diproses hukum!” tegas Olong.
Hal senada disampaikan Ketua Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kota Medan, Nilawati, yang menyebut penggunaan trawl semakin masif di Sumatera, bahkan oleh kapal berukuran 10-30 GT.
“Trawl merusak laut, menangkap semua dari induk sampai benih! Nelayan tradisional sering bentrok, alat tangkap mereka hilang. Ikan, udang, kerang makin langka,” keluhnya.
KNTI mendesak agar perempuan nelayan lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Suara mereka dinilai penting untuk mendesak pemerintah agar menindak tegas pelaku trawl dan melindungi nelayan kecil dari kehancuran ekonomi dan sosial.
“Trawl bukan cuma merusak laut, tapi juga masa depan keluarga nelayan!” tutup Hasmia. (ant)
