JAKARTA, METRODAILY — Pemerintah akan menyalurkan 250 ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang Juni hingga Juli 2025 untuk menekan harga beras yang masih tinggi di sejumlah wilayah.
“SPHP disiapkan 1,5 juta ton per tahun. Untuk periode Juni–Juli akan disalurkan 250 ribu ton, setelah sebelumnya Januari–Februari disalurkan 181 ribu ton,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, kemarin.
Beras SPHP akan difokuskan ke daerah-daerah dengan harga beras tinggi seperti Papua, Maluku, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Sementara daerah dengan harga beras stabil atau masih rendah tidak menjadi prioritas agar harga tidak jatuh dan merugikan petani.
Baca Juga: Luna Maya dan Maxime Bouttier Berdebat Soal Cincin Kawin
Penyaluran dilakukan bersamaan dengan program bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing menerima 10 kilogram per bulan atau total 20 kilogram selama dua bulan.
Beras SPHP akan dijual di pasar tradisional dan ritel modern dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai zonasi. Untuk zona 1 seperti Jawa, Lampung, dan Sulawesi, HET ditetapkan Rp12.500/kg. Zona 2 seperti Kalimantan dan NTT Rp13.100/kg, dan zona 3 seperti Maluku dan Papua Rp13.500/kg.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa SPHP tidak akan digelontorkan ke daerah dengan harga beras yang masih di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Hal itu dinilai bisa semakin menekan harga di tingkat petani.
Baca Juga: Putri Anne Sebut Nyembah Batu Saat Ditanya Agama, Warganet Heboh
“Kalau disalurkan di daerah yang harga berasnya sudah rendah, justru akan memperburuk kondisi petani,” ujar Amran.
Penyaluran SPHP ini dilakukan pasca masa panen raya berakhir, di mana produksi menurun dan harga gabah mulai naik. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi petani. (dtc)
Editor : Editor Satu