MEDAN, METRODAILY– Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghadapi tantangan besar dalam sektor pertanian akibat kekurangan tenaga penyuluh yang signifikan.
Saat ini, Sumut masih kekurangan sekitar 3.142 penyuluh pertanian untuk melayani 6.113 desa yang tersebar di 33 kabupaten/kota.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa jumlah penyuluh pertanian yang tersedia saat ini hanya mencapai 2.971 orang.
Yang berarti banyak desa di Sumut belum mendapatkan pendampingan yang memadai sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menetapkan bahwa setiap desa harus memiliki minimal satu penyuluh pertanian.
"Kondisi ini telah kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Koordinasi Pangan Sumatera Utara di Medan," ujar Agus Fatoni, Rabu (22/1).
Ia menambahkan bahwa keterbatasan jumlah tenaga penyuluh menyebabkan satu orang penyuluh harus menangani beberapa desa sekaligus, sehingga pendampingan kepada petani menjadi kurang optimal.
Selain keterbatasan jumlah, Agus Fatoni juga menyoroti kendala lain yang dihadapi, seperti belum adanya dasar hukum yang kuat untuk memperkuat kelembagaan penyuluhan pertanian.
Ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program penyuluhan di berbagai daerah belum seragam, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pemberdayaan petani.
“Tantangan lainnya adalah sifat penyuluh yang polyvalen, di mana mereka harus menangani berbagai sektor pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan secara bersamaan. Akibatnya, penyuluh tidak dapat fokus pada satu bidang spesifik,” jelasnya.
Sebagai langkah solusi, Pemprov Sumut mengusulkan beberapa langkah strategis. Antara lain penguatan regulasi yang mendukung pendayagunaan penyuluh pertanian secara nasional, penambahan tenaga penyuluh baik dari kalangan ASN, swasta, hingga tenaga harian lepas (THL-TBPPD), serta peningkatan fasilitas dan sarana pendukung bagi penyuluh dan petani.
"Dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk memastikan tersedianya penyuluh pertanian yang cukup dan berkualitas. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dan daerah guna menyukseskan program ketahanan pangan," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan komitmennya untuk segera membahas permasalahan ini di tingkat nasional.
Menurutnya, penguatan sektor penyuluhan pertanian sangat krusial dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia.
"Swasembada pangan adalah prioritas utama yang harus kita wujudkan bersama melalui sinergi antara pusat dan daerah," tegas Zulkifli Hasan. (Ant)
Editor : Admin Metro Daily