JAKARTA, METRODAIlY – Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, komitmen mereka terhadap percepatan transisi energi dinilai belum terefleksi dalam langkah nyata.
Institute for Essential Services Reform (IESR) mengkritisi lambatnya penerjemahan target ambisius, seperti bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025 dan penghentian PLTU batubara secara bertahap hingga 2040.
“Pemerintah masih berfokus pada target jangka panjang tanpa langkah taktis. Pengembangan 9 GW kapasitas energi terbarukan di tahun ini, misalnya, belum menjadi prioritas jelas,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.
IESR juga menyoroti Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024 yang belum selaras dengan janji Presiden di forum internasional untuk mencapai net zero sebelum 2050.
Bahkan, RUKN masih memuat rencana pembangunan PLTU hingga 2035, bertolak belakang dengan target penghentian PLTU dalam 15 tahun.
Menurut Fabby, keputusan strategis harus segera dibuat, termasuk menyiapkan aturan untuk penghentian subsidi energi fosil dan mendukung pembiayaan transisi energi. "Subsidi energi fosil yang mencapai Rp386,9 triliun di 2024 menghambat daya saing energi terbarukan," tambahnya.
IESR merekomendasikan pungutan 2,5-5 persen dari nilai ekspor batu bara untuk mendanai pengembangan energi terbarukan. Skema ini diproyeksikan dapat menghasilkan USD 1,25-2,5 miliar per tahun untuk pembiayaan pembangkit energi bersih. (Rel)
Editor : Admin Metro Daily