MEDAN, METRODAILY - Kabupaten Simalungun menerima dua penghargaan sekaligus kategori Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Teraktif I serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Teraktif I wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar.
Wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar yaitu Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan, atau yang dikenal dengan SISI BATAS LABUHAN.
Kedua penghargaan tersebut diterima Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga diwakili Sekda Esron Sinaga, dari Kepala KPw BI Pematangsiantar Muqorobin. Penyerahan penghargaan berlangsung di acara High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD KPw BI Pematangsiantar, di Hotel JW Marriot Medan, Rabu (22/5).
Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang menerima penilaian TPID Teraktif I dua kali berturut-turut, yaitu tahun 2023 dan 2024.
Di tahun 2023, pada Championship TP2DD, Kabupaten Simalungun berada di posisi 10 se-Sumatera dan posisi 1 se-Sumut untuk kategori kabupaten. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Simalungun pada semester II tahun 2023 sebesar 91,6 persen.
Dalam peningkatan digitalisasi transaksi daerah, Pemkab Simalungun telah menggunakan Quick Reponse Code Indonesian Standard (QRIS) dalam pembayaran pajak dan retribusi. Seperti retribusi pasar, layanan kesehatan, parkir, dan persampahan.
Selain menggunakan QRIS, Pemkab Simalungun melakukan perluasan kanal pembayaran pajak daerah. Hal inilah menjadikan Kabupaten Simalungun sebagai salah satu pemerintah daerah di wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar dengan penerimaan non tunai terbesar, yaitu 98,62 persen.
Siantar Teraktif III TP2DD
Sementara itu, Pemko Pematangsiantar meraih penghargaan TP2DD Teraktif III.
Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani di acara HLM TPID dan TP2DD KPw BI Pematangsiantar menyampaikan langkah-langkah penanganan inflasi di Kota Pematangsiantar, yakni dengan mengadakan HLM TPID Pematangsiantar secara rutin, pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) pasar dan monitoring secara berkala, memastikan tidak adanya penimbunan barang, memberikan imbauan belanja bijak agar masyarakat tetap tenang, dan imbauan di kegiatan keagamaan dan sosial. Serta tetap memilih belanja bijak sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
"Kami bersama Forkopimda Kota Pematangsiantar mengambil kebijakan menekan harga pangan yang terus meningkat, dan bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional," sebut Susanti.
Dengan peningkatan literasi masyarakat, terang Susanti, Pemko Pematangsiantar terus-menerus melakukan sosialisasi pasar murah yang bersinergi dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Parkir Non Tunai dengan sosialisasi di segala tempat dengan segala cara melakukan sosialisasi gerakan non tunai.
Kemudian, realisasi peta jalan peningkatan jumlah titik parkir oleh Dinas Perhubungan, serta mengembangkan titik penggunaan pembayaran non tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) seperti di tempat perbelanjaan dan kantor pemerintahan, serta tempat kuliner.
Susanti juga menyampaikan, Pemko Pematangsiantar saat ini melakukan peningkatan pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) dengan membentuk Mal Pelayanan Publik Kota Pematangsiantar (MaPeS).
MaPeS, katanya, berbasis elektronifikasi dan membuka loket pelayanan. "Mal Pelayanan Publik ini bertujuan mendorong perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat mengefektifkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Sampai saat ini, MaPeS Kota Pematangsiantar merupakan Mal Pelayanan Publik keempat di Provinsi Sumatera Utara, serta akan beroperasi dan efektif pada pertengahan tahun 2024 ini," terang Susanti.
MaPeS berada di Jalan Sutomo Pematangsiantar, tepatnya di Gedung Ramayana Lantai 3, dan lokasinya cukup strategis.
Kepala KPw BI Pematangsiantar Muqorobin menyampaikan kegiatan ini merupakan akselerasi perkembangan pembangunan wilayah SISI BATAS LABUHAN.
"HLM kali ini merupakan kegiatan yang digabung, HLM TPID dan TP2DD. Selaku Wakil Ketua, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai fasilitator untuk mencapai target pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah," katanya.
Dari aspek pengendalian capaian inflasi, Muqorobin mengajak semua pihak bersyukur karena dapat menekan laju inflasi dengan angka deflasi di wilayah SISI BATAS LABUHAN sekitar 0,08 persen.
"Untuk Kota Pematangsiantar deflasi mencapai 0,19 persen. Ini mengindikasikan harga-harga turun, dan patut kita syukuri," ungkapnya.
Muqorobin menuturkan hal yang perlu diperhatikan ke depannya, yakni berbagai tantangan secara isu nasional adalah alih fungsi lahan yang dapat berpotensi menekan usaha industri sejak tahun 2018 dengan adanya penurunan lahan.
"Semisal, area Batubara dan Asahan memiliki produktivitas tinggi selain struktur pasar yang menyebabkan munculnya harga pokok produksi minimal di 9 kabupaten. Dengan memiliki kapasitas produksi, akan membutuhkan produksi yang semakin memperkuat inflasi. Tahun 2023 barangkali yang kita lakukan untuk mencukupi harga dalam menanggulangi inflasi dengan menerapkan strategi aspek keterjangkauan harga ke lokasi pasar dengan melibatkan stakeholder. Kami mengusulkan kegiatan pasar murah yang terjadwal dengan melakukan rencana sidak pasar menjelang hari besar keagamaan dan nasional," terangnya.
Yulharis dari KPw BI Sumut mengatakan tahun ini kabupaten/kota di SISI BATAS LABUHAN harus mewaspadai kondisi pangan dengan curah hujan terbatas.
"Kita fokus kestabilan harga komoditas, terkhusus untuk bawang merah dan cabai merah. Potensi banjir perlu kita waspadai untuk distribusi hasil hasil pertanian kita," sebutnya.
Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dan dilanjutkan Penganugerahan TPID dan TP2DD Teraktif.
Untuk Kategori TPID Teraktif, yakni Teraktif III Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Teraktif II Kabupaten Batubara, dan Teraktif I Kabupaten Simalungun.
Sedangkan Kategori TP2DD yaitu, Teraktif III Kota Pematangsiantar, Teraktif II Kabupaten Asahan, dan Teraktif I Kabupaten Simalungun.
Hadir dalam acara tersebut, Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendrik Sitorus, Bupati Labusel Edimin, Pj Bupati Batubara, Wali Kota Tanjungbalai, perwakilan Bupati Simalungun, perwakilan Bupati Asahan, dan perwakilan Bupati Labuhanbatu.
Kemudian, perwakilan Bank Sumut Syariah Safrizalsah, pejabat KPW BI Pematangsiantar, serta TPID se-wilayah SISI BATAS LABUHAN, serta sejumlah pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar. (esa)
Editor : Admin Metro Daily