HUMBAHAS, METRODAILY - Penyerapan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun anggaran 2024 hingga per 23 April 2024 terealisasi mencapai 14,47 persen atau Rp 151,2 miliar dari total belanja Rp 1,044 triliun.
Kepala Bidang Akutansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Lastri Hutauruk mengatakan, realisasi APBD Kabupaten Humbahas tahun anggaran 2024 Rp 151,2 miliar dari anggaran 1,044 triliun atau 14,47 persen.
"14,47 persen Pak," terang Lastri sembari mengirim tabel laporan realisasi APBD sampai dengan 23 April 2024, Kamis (25/4) via WhatsApp.
Dari angka realisasi menyebutkan, angka 14,47 persen itu merupakan dari empat penggunaan. Di antaranya, belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
Pada belanja operasi, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp742,681 miliar. Dari jumlah tersebut, penyerapan hingga per 23 April masih Rp139,97 miliar atau 18,85 persen.
Hal ini terlihat dari belanja pegawai yang berada diangka Rp92,749 miliar atau 20,97 persen dari total dianggarkan Rp442,37 miliar.
Kemudian, pada belanja barang dan jasa dari total dianggarkan sebesar Rp257,39 miliar baru terserap Rp16,33 miliar atau 20,97 persen.
Sedangkan, belanja hibah dari total yang dianggarkan Rp42 miliar, terserap Rp30,889 miliar atau 73,41 persen.
Sedangkan, belanja bantuan sosial dari uang dianggarkan Rp 837 miliar masih nol tanpa ada terserap.
"Bisa di sini datanya diliat Pak yuntuk belanja yang lainnya. Maaf ya Pak kami lagi ada acara DWP jadi agak slow respon," jelasnya.
Di sisi lain, untuk belanja modal dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp120,539 miliar. Dari jumlah tersebut, penyerapan hingga per 23 April baru Rp 14,9 juta atau 0,01 persen.
Belanja modal ini, merupakan terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.
Untuk diketahui, belanja modal tanah dari total dianggarkan Rp500 juta nol persen serapan, belanja modal peralatan dan mesin dari total dianggarkan Rp 24,62 miliar, terealisasi Rp14,9 juta atau 0,06 persen.
Untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dari total dianggarkan Rp55,95 miliar, terealisasi masih nol persen.
Sama halnya demikian, belanja modal gedung dan bangunan dari total dianggarkan Rp 33,56 miliar, dan belanja modal aset tetap lainnya Rp 5,89 miliar, masih nol persen terealisasi.
Sementara, dalam isi tablet realisasi anggaran pada belanja tidak terduga dari total dianggarkan Rp 3 miliar, baru terealisasi Rp 45 juta. Sedangkan belanja transfer yakni belanja bantuan keuangan yang diposkan sebesar Rp 178,6 miliar, baru terserap Rp 11,171 miliar atau di angka 6,25 persen.
Ditanya, apakah penyerapan anggaran ini di angka 14,47 persen sudah terserap secara maksimal? Lastri mengatakan sudah memenuhi persyaratan penyerapan dari Kemenkeu.
"Terkait penyerapan anggaran di angka 14, 47 persen, ini sudah memenuhi persyaratan penyerapan dari kemenkeu. Di mana bulan April minimal penyerapannya sebesar 9 persen tetapi ini belum maksimal mengingat kepada anggaran kas masing2 OPD," kata dia.
Lagi ditanya, apa kendala di masing-masing OPD sehingga penyerapan belum maksimal, menurut Lastri bisa diakibatkan proyek belum terlaksana.
"Bisa diakibatkan oleh beberapa proyek yang belum dilaksanakan kan pak, ato masih proses lelang. Tapi kembali kepada opd kenapa kegiatannya belum dapat dilaksanakan, opd kita hanya bisa meminta opd agar melakukan penyerapan sesuai anggaran kas yang mereka susun pak melalui surat ke opd nya," ujar Lastri.
Sementara, Lastri ketika ditanya untuk dijelaskan lebih rinci setiap masing-masing OPD persenan penyerapan anggaran, enggan menjelaskan.
"Kami hanya bisa menyampaikan secara kabupaten pak, karna sudah tersistem, sedangkan untuk penyerapan masing2 opd, pengguna anggarannya yang menyampaikan pak, secara aturan pun Pengguna anggaran yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pak. Demikian yang dapat saya sampaikan pak," katanya. (gam)
Editor : Admin Metro Daily