MEDAN, METRODAILY – Selama bertahun-tahun, Indonesia mengalami defisit infrastruktur terutama setelah krisis ekonomi 1998. Dikutip dari situs Kemenko Perekonomian, hingga 2017 Indonesia masih terus mengejar ketertinggalan posisi stok modal infrastruktur yang baru berkisar 43 persen, masih di bawah negara-negara G20 yang rata-rata di angka 70 persen.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kesenjangan ini berdampak pada daya saing dan produktivitas, sehingga harus segera diatasi.
Saat ini, pemerintah tengah berusaha menyelesaikan 200 Proyek Strategis Nasional dan 12 Program Strategis Nasional (PSN), dengan nilai investasi mencapai Rp5.481,4 triliun. Proyek-proyek ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. PSN adalah proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas, seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik dan telekomunikasi.
PSN memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi hingga pendidikan.
Tantangannya, pembangunan infrastruktur membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Sementara APBN hanya mampu mendukung sebagian dari pembiayaan proyek. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, mengatakan kemampuan pemerintah (APBN atau APBD) hanya 30 persen. Sisanya 70 persen harus dari BUMN, swasta nasional maupun asing.
Lantas, bagaimana strategi pemerintah menarik lebih banyak modal pendanaan?
Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah berupaya menggandeng sektor swasta lewat skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Private Public Partnership (PPP). Modelnya berkelanjutan dan transparan. Strategi ini disebut sebagai pembiayaan campuran.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Brahmantio Isdijoso, menjelaskan definisi KPBU secara luas adalah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang melibatkan partisipasi swasta. Skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) antara Pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah boleh diwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, yang disebut Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Kontrak dibuat dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara para pihak.
“KPBU ini selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Berkat semangat gotong royong melalui pembiayaan KPBU, semua elemen bangsa bergerak saling membantu untuk memperkuat persatuan bangsa sekaligus membangun infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia. Selain itu, KPBU membuat defisit APBN tetap terjaga dan rasio utang tetap prudent sesuai undang-undang yang berlaku,” katanya, belum lama ini.
Mendukung pelaksanaan KPBU di Indonesia, Kemenkeu telah menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan. Pertama, Project Development Facility (PDF) guna mempersiapkan dokumen proyek yang dapat diterima market. Kedua, Viability Gap Fund (VGF) sebagai tools untuk meningkatkan bankability dari proyek.
Ketiga, penjaminan dalam rangka meningkatkan creditworthiness dari proyek. Keempat, Availability Payment (AP) merupakan pengembalian investasi badan usaha yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah secara periodik kepada pihak swasta. AP ini berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas atau kriteria yang telah ditentukan dalam perjanjian KPBU.
Keseluruhan fasilitas tersebut diberikan dalam rangka mengupayakan sebanyak mungkin dana-dana non APBN untuk bisa masuk ke dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.
Pemerintah juga membentuk Special Mission Vehicle (SMV) seperti PT SMI, IIF, penjaminan seperti PT PII, dan Indonesia Sovereign Wealth Fund. “Kesemuanya dibuat untuk menyediakan keterlibatan langsung dengan sektor swasta, dengan level selera risiko dan level kerumitan yang berbeda-beda," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Nah, bagaimana cara mendapatkan pembiayaan dari swasta, jika sejumlah proyek strategis pemerintah secara finansial dan jangka pendek dinilai tidak menguntungkan? Sementara pada proyek pemerintah, keuntungan seringkali tidak dapat diukur secara finansial saja, tetapi diukur dengan terciptanya kesempatan kerja, inovasi pada pelaksanaan proyek, sumbangan pada nilai tambah PDB, maupun berkurangnya kemiskinan. Dengan kata lain, keuntungan didasarkan kepada kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat.
Strategi Kemenkeu, proyek di wilayah yang secara finansial sangat tidak fisibel akan dibangun pemerintah sesuai perencanaan. APBN akan menanggung pembiayaan proyek tersebut. Sementara di wilayah-wilayah yang secara finansial menguntungkan, sektor swasta dilibatkan sebagai sumber pembiayaan. Uang dari pihak swasta ini diputar kembali ke proyek lainnya.
Menjembatani Kesenjangan Pembiayaan
Tahun 2020, Pemerintah Indonesia meluncurkan Global Blended Finance Alliance (GBF) dengan para mitra, termasuk Blended Finance Taskfore, B Team, GFANZ, UN SDSN, Rockefeller Foundation dan Yayasan Upaya Indonesia Damai.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, GBF akan membangun kapasitas antar negara, sektor swasta, dan filantropi untuk melakukan pembiayaan campuran yang lebih baik. “GBF akan berpusat di Bali dan kami mengajak semua pihak untuk bermitra dengan kami. Kita tidak punya waktu banyak jika ingin mengumpulkan investasi triliunan setiap tahun untuk bumi. Kita perlu melakukan sesuatu untuk generasi berikutnya, termasuk untuk anak cucu kita,” kata Luhut.
GBF akan bekerjasama dengan para anggota dan mitranya untuk menentukan target dampak dan strategi yang akan diumumkan saat pertemuan Bank Dunia/IMF pada 2023.
Wakil Presiden SUN Group, Uday Khemka, mengatakan dunia sedang menghadapi krisis yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar. “Dana itu tersedia. Satu hal yang dibutuhkan untuk mendapatkannya adalah melalui pembiayaan campuran. Untuk itu, THK menjadi forum terpenting untuk aksi iklim dalam 30 tahun terakhir.”
Misi GBF untuk memperkuat dan memperluas pasar pembiayaan campuran dengan mereplikasi struktur campuran yang sukses, membangun kapasitas dan mengatasi hal-hal yang tidak efisien. Caranya, mengembangkan dokumen persyaratan yang disesuaikan dengan struktur/mekanisme pembiayaan campuran tersebut. Mereplikasi dan memperluas transaksi pembiayaan campuran yang sudah sukses. Menjodohkan para pemilik proyek dan pemodal.
Kemudian, membangun kerangka praktik di antara lembaga keuangan pembangunan nasional dan kawasan di negara-negara berkembang. Melaksanakan program pelatihan untuk pemerintah, swasta dan filantropi untuk merumuskan campuran pembiayaannya. Mengajak para pemimpin pembiayaan campuran untuk berbagi pembelajaran dan mendorong inovasi dan reformasi.
PT SMI , Lembaga Pembiayaan Non APBN
Salahsatu lembaga yang ikut serta dalam bidang pembiayaan infrastruktur di Indonesia non APBN adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Didirikan pada Februari 2009 dengan peran sebagai katalis pembangunan infrastruktur di Indonesia, awalnya hanya membiayai proyek Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum.
Selanjutnya, proyek pembiayaan meluas meliputi infrastruktur sosial (rumah sakit, pasar, terminal, dan lain-lain), infrastruktur pariwisata, dan rolling stock.
Tahun 2019, SMI mendapat izin dari OJK untuk menambah obyek pembiayaan infrastruktur, yang meliputi infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, infrastruktur informatika, infrastruktur energi terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur sarana dan prasarana olahraga dan kesenian, serta infrastruktur perumahan rakyat.
Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad mengatakan, PT SMI memiliki mandat dan wewenang untuk berkolaborasi dengan berbagai institusi dan pemangku kepentingan, untuk mengembangkan kerangka pembiayaan dan investasi guna mendukung proyek-proyek infrastruktur.
Pada kuartal keempat tahun 2020, cakupan pembiayaan perusahaan ini diperluas ke luar infrastruktur sesuai penugasan dari pemerintah. Perusahaan ini kemudian ditugaskan sebagai pelaksana investasi pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menyelamatkan BUMN. Perusahaan ini juga ditugaskan sebagai penyalur dana PEN kepada pemerintah daerah yang terdampak pandemi Covid-19. Perusahaan ini lalu mendapat dana sebesar US$700 juta dari sejumlah perbankan lepas pantai.
Beberapa proyek yang dibiayai PT Sarana Multi Infrastruktur antara lain lewat akuisisi saham beberapa perusahaan, seperti mengakuisisi 25% saham PT Waskita Toll Road di PT Trans Jabar Tol (PT TJT). PT TJT merupakan Badan Usaha Jalan Tol pemegang konsesi jalan tol Ciawi –Sukabumi yang berlokasi di Jawa Barat.
Sebelumnya, PT TJT telah menyelesaikan Pembangunan seksi Ciawi – Cigombong dan seksi Cigombong – Cibadak dengan total panjang 27,25 Km. Seksi Ciawi – Cigombong telah beroperasi sejak tahun 2018. Sedangkan seksi Cigombong–Cibadak memulai pengoperasian tanpa tarif sejak 6 Agustus 2023 lalu.
Masuknya PT SMI sebagai pemegang saham PT TJT, bertujuan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol Bocimi selanjutnya, yakni pada seksi Cibadak – Sukabumi Barat sepanjang 13,7 Km, yang konstruksinya telah mulai dilaksanakan.
“Akuisisi saham ini menunjukkan komitmen PT SMI dan Waskita Group dalam mendukung Proyek Strategis Nasional yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap ruas Bocimi ini dapat meningkatkan konektivitas, akses dan penghematan waktu tempuh antara Bogor dan Sukabumi, serta menjadi jalur alternatif dalam mengurai kepadatan jalan arteri,” ujar Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad.
Strategic partnership antara PT SMI dan PT WTR ini dapat mendukung PT TJT dalam memperoleh sumber pendanaan untuk dapat menyelesaikan proyek jalan tol Bocimi. Di mana dengan penyelesaian dan pengoperasian jalan tol Bocimi, konektivitas di wilayah Jawa Barat semakin meningkat. Sehingga akan menjadi katalis positif dalam mendukung peningkatan perekonomian setempat dan dapat memberikan dampak positif terhadap taraf hidup masyarakat.
PT SMI juga berkolaborasi dengan United Nations Office for Project Services (UNOPS) Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP), untuk mengakselerasi transisi energi di Indonesia. Kolaborasi ini merupakan tonggak sejarah untuk membuka jalan kemitraan komprehensif dalam mencapai masa depan bebas emisi di Indonesia.
"Dengan kemitraan strategis ini, kami akan memanfaatkan kekuatan kolektif korporasi kami untuk mempercepat transisi ke masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan tangguh di Indonesia. PT SMI menyambut baik kolaborasi dengan ETP dalam mendorong perubahan positif pada sektor energi di Indonesia," ujar Edwin.
Melalui kemitraan ini, ETP dan PT SMI berkomitmen untuk mengembangkan transisi energi serta pembiayaannya di Indonesia, yang akan melibatkan institusi pemerintah, industri, dan investor global.
Tak hanya dengan UNOPS, PT SMI juga telah melakukan pembiayaan di PT ATW Alam Hijau (Alam Energy), dengan ATW Group yang bergerak di bidang penjualan dan konstruksi peralatan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Pembiayaan sebesar Rp 41 miliar itu untuk pengembangan, pembangunan dan pengoperasian instalasi tenaga surya bagi pelanggan industri di Indonesia.
Ini merupakan salah satu pembiayaan berbasis proyek pertama yang dilakukan PT SMI untuk portofolio pembangkit listrik tenaga surya Commercial & Industry (C&I), dalam hal ini Rooftop Photovoltaic Solar Panel.
PT SMI juga menjalin kerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Kerja sama ini menunjukkan komitmen PT SMI, AIIB dan PT PLN, untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia. Kemitraan ini bertujuan untuk memfasilitasi transisi Indonesia dari sumber energi konvensional ke sumber energi alternatif terbarukan dan berkelanjutan.
Sebelumnya, PT SMI juga telah banyak mendukung kegiatan pembangunan di sektor EBT melalui fitur-fitur pembiayaan yang dimiliki. Salah satu proyek terbaru yang dibiayai adalah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Tongar kapasitas 2x3 MW, di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Dengan dibangunnya proyek bernilai Rp200 miliar ini diproyeksikan dapat mendukung pencapaian target bauran energi nasional tahun 2025 sekaligus mendukung komitmen pemerintah untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 serta Net Zero Emission 2060. Dengan adanya PLTM ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas penduduk di masa yang akan datang.
Didukung likuiditas pasar yang kuat, PT SMI berhasil memperoleh komitmen pembiayaan sebesar USD 1,8 miliar atau oversubscribe lebih dari 2,5 kali dari target pendanaan sebesar USD 700 juta. Pinjaman sindikasi ini ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang sedang berjalan, serta pembiayaan baru terutama untuk proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, yang akan semakin memperkuat manajemen aset dan liabilitas perusahaan.
Berbagai proyek yang difasilitasi PT SMI telah menciptakan multiplier effect yang besar, hingga 27,62x modal disetor per Juni 2023. Pinjaman terkait keberlanjutan ini memiliki target kinerja konkret yang sejalan dengan komitmen PT SMI terhadap Environmental Social Governance atau ESG.
Sejak tahun 2014, PT SMI aktif menerbitkan obligasi dengan respon yang baik dan beberapa kali mengalami oversubscribe, baik oleh investor lokal maupun asing. Dengan total obligasi yang diterbitkan melebihi Rp 45 triliun, PT SMI merupakan salah satu emiten dengan outstanding obligasi korporasi teratas di Indonesia.
Penyelesaian Ruas Tol Trans Sumatera
Mendukung percepatan pembangunan di Indonesia, PT SMI telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Investasi senilai Rp 2,9 triliun dengan PT Waskita Sriwijaya Tol (PT WST) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) milik PT Waskita Toll Road (PT WTR), dalam rangka mendukung penyelesaian proyek ruas Jalan Tol Trans Sumatera: Kayu Agung – Palembang – Betung (Kapal Betung).
Fasilitas pinjaman investasi PT SMI dan PT WST ini memiliki tenor selama 15 tahun, dengan grace period selama 60 bulan dan suku bunga 9,25% p.a. Dengan diperolehnya fasilitas pinjaman investasi tersebut maka kebutuhan pembiayaan seluruh proyek ruas tol Kapal Betung sudah terpenuhi
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun pada akhir tahun 2021 melalui PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT WTR, serta PMN berikutnya sebesar Rp 2 triliun yang direncanakan akan diberikan pada tahun 2022.
Kepala Divisi Pembiayaan 2 PT SMI. Eri Wibowo, menyatakan keterlibatan PT SMI dalam pemberian fasilitas pinjaman investasi ini dapat menjadi katalis untuk semakin mendorong pengembangan wilayah dan peningkatan ekonomi masyarakat, serta membuka konektivitas dan aksesibilitas barang dan jasa di Pulau Sumatera.
Sebelumnya, PT SMI juga telah memberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada Ruas Tol Medan – Binjai 16,8 km), Palembang – Indralaya, Bakauheni - Terbanggi Besar (140,9 km), dan Terbanggi Besar - Kayu Agung, serta secara tidak langsung ikut membiayai porsi ekuitas untuk pembangunan Ruas Tol Pekanbaru – Dumai.
Total transaksinya senilai Rp 20,5 triliun pada Juni 2023 lalu. Kerja sama investasi ini berdampak baik bagi PT Hutama Karya selaku kontraktor pemerintah dari sisi kinerja keuangan, dengan pengurangan bunga bunga dan cicilan pokok perusahaan pada tahun 2025.
Di Indonesia, PT SMI juga telah melakukan berbagai langkah dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya swasta, untuk mengakselerasi transisi energi yang menjadi isu penting saat ini. Di sektor pembiayaan, dukungan kepada proyek-proyek ramah energi seperti pembangunan PLTM Tunggang Bengkulu dan Proyek Panas Bumi menjadi salah satu prioritas saat ini.
Tidak hanya di sektor pembiayaan, pendanaan atas beberapa sektor energi ramah lingkungan tersebut juga berasal dari obligasi hijau (green bond) yang diterbitkan tahun 2018 senilai Rp 500 miliar dan mendapat predikat sebagai obligasi hijau korporasi pertama di Indonesia. Selain itu, PT SMI telah memberikan contoh mobilisasi pendanaan untuk SDGs melalui platform SDG Indonesia One (SIO).
Ke depan, melalui kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan sebagai Pemegang Saham, PT SMI akan terus mendukung pembangunan di Indonesia melalui inisiatif-inisiatif berkelanjutan yang dimiliki, khususnya dalam rangka mengatasi isu perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. –selesai
Hingga Maret 2022, PT SMI telah menorehkan peningkatan pada nilai komitmen pembiayaan & investasi perusahaan menjadi sebesar Rp 134,85 triliun, serta nilai outstanding pembiayaan & investasi yang juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 78,96 triliun, atau masing-masing tumbuh sebesar 15,29% dan 11,52% secara YoY dibandingkan Maret 2021.
Sampai dengan Maret 2022, multiplier effect yang dihasilkan sebesar 5,58 kali dari komitmen dan 25,33 kali dari modal disetor. Selain itu, PT SMI juga hadir dalam mendukung pembiayaan kepada Pemerintah Daerah, termasuk penugasan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap Pemerintah Daerah.
Sampai saat ini, pemerintah telah berhasil menunjukkan capaian nyata di bidang infrastruktur. Perlahan tapi pasti Indonesia terus bergerak dalam menutup infrastructure gap tersebut guna mencapai tujuan menjadi negara maju dan menyongsong Indonesia Emas 2045. (dame ambarita)
Editor : Admin Metro Daily