Konsumsi aluminium di Indonesia saat ini sekitar 1,2 juta ton per tahun. Produksi dalam negeri baru 250 ribu ton. Sisanya mesti diimpor. Padahal, Indonesia memiliki jutaan ton deposit bauksit, bahan baku alumina untuk dilebur menjadi aluminium. Namun selama ini, bauksit Indonesia diekspor besar-besaran ke luar negeri. Penyebabnya, industri hilir yang mengolahnya menjadi alumina dan aluminium masih sedikit.
----
Hingga saat ini, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang beroperasi di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, masih menjadi satu-satunya perusahaan peleburan dan pengolahan aluminium di Indonesia. Inalum mempunyai kapasitas produksi mencapai 250.000 ton per tahun, berupa aluminium ingot, billet, dan alloy.
PT Inalum sendiri awalnya adalah perusahaan patungan Indonesia-Jepang yang beroperasi sejak tahun 1982. Inalum kemudian dikelola Indonesia secara penuh sejak November 2013. Namun sejak awal beroperasi hingga saat ini, Inalum ternyata masih ketergantungan pengadaan bahan baku alumina dari luar negeri. Tercatat sampai saat ini, Inalum mengimpor 500 ribu ton alumina per tahun dari Australia dan India. Alumina impor inilah yang dilebur dan diolah menjadi aluminium.
Adapun aluminium adalah logam ringan yang bisa dipadatkan hingga keras seperti baja, tahan korosi, dan bisa menjadi penghantar listrik yang baik. Aluminium menjadi bahan baku penting untuk beragam industri, mulai dari otomotif, perlengkapan rumah tangga, sampai teknologi panel surya.
Lantas, mengapa Inalum masih mengimpor alumina? Padahal, Indonesia memiliki jutaan ton deposit bauksit –mineral mentah untuk membuat alumina. Per akhir Desember 2022 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat cadangan bauksit Indonesia sekitar 4% atau setara 1,2 miliar ton dari total cadangan global sebesar 30,3 miliar ton. Besarnya cadangan tersebut membuat Indonesia menjadi negara pemilik cadangan bauksit terbesar keenam di dunia.
Namun selama ini, komoditas mentah bijih bauksit Indonesia diekspor besar-besaran ke luar negeri. “Tahun 2022, Indonesia memiliki volume produksi bauksit sebanyak 27,7 juta ton. Yang baru terserap untuk pengolahan dalam negeri sebanyak 7,8 juta ton. Sisanya sebanyak 20 juta ton diekspor,” kata Sub Koordinator Penyiapan Program Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Dedi Supriyanto, belum lama ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Arifin Tasrif, menyebut selama ini bauksit diekspor besar-besaran karena industri yang mengolahnya menjadi alumina baru dibangun belakangan. Itupun jumlahnya masih sedikit.
Sejauh ini, baru ada empat smelter atau fasilitas pemurnian bauksit yang sudah berproduksi di Indonesia. Smelter alumina merupakan tempat pengolahan bijih mineral bauksit menjadi alumina, bahan baku untuk membuat aluminium.
Empat smelter tersebut dikelola PT Indonesia Chemical Alumina milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Smelter ini mengolah bauksit menjadi Chemical Grade Alumina (CGA). Kedua, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Line-1, dan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Line-2, dengan kapasitas 2 juta ton Smelter Grade Alumina (SGA) per tahun. Ada juga PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang memproduksi SGA.
Keempat smelter tersebut memiliki kapasitas input bijih bauksit sebanyak 13,9 juta ton setahun. Sementara kapasitas outputnya sebesar 4,3 juta ton alumina setahun.
"PT Inalum memproduksi 250 ribu ton aluminium ingot, yang inputnya 500 ribu ton alumina. Artinya, dari 7,8 juta ton bauksit yang diserap domestik, akan menjadi alumina sekitar separuhnya, kira-kira 3,9 juta ton alumina. Nah dari 3,9 juta ton itu, yang diserap dalam negeri cuma 500 ribu ton. Sisanya boleh diekspor," kata Dedi Supriyanto.
Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan 12 smelter alumina. Dari target itu, baru 4 yang sudah dibangun. Delapan smelter lainnya masih dalam tahap pengerjaan sekitar 33-60 persen. Salahsatunya smelter Grade Alumina di Mempawah, Kalimantan Barat, dengan kapasitas 300.000 ton per tahun, dengan bahan baku 2.315 ton per hari bauksit.
Dengan pembangunan smelter alumina ini, Indonesia ditarget akan mampu memenuhi kebutuhan alumina dalam negeri, plus mengekspor bahan setengah jadi untuk mendapat nilai tambah.
Namun pemerintah tidak berniat berhenti hanya di bahan setengah jadi. Saat ini, pemerintah juga sedang memikirkan hilirisasi industri pengolahan bauksit sampai menjadi aluminium. Artinya, selain membangun smelter alumina, pemerintah juga berniat melipatgandakan industri peleburan seperti Inalum. “Kalau mau terserap semua 3,9 juta ton alumina, ini berarti ada 8 kali Inalum," jelas Dedi.
Senada, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pembangunan smelter untuk memproses alumunium diharapkan bisa diselesaikan, sehingga dapat menyerap kapasitas input yang sudah dimiliki hingga 100%. “Jadi ke depannya, kita tidak melakukan impor alumunium lagi. Bahkan kita bisa mengekspornya," kata Arifin Tasrif Januari 2023 lalu.
Peta Jalan Hilirisasi
Sebenarnya, pemerintah sudah menggulirkan strategi hilirisasi sejak tahun 2010 lalu, dengan visi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku mentah, tetapi sudah menjadi barang setengah jadi.
Pemerintah menilai, nilai tambah hilirisasi komoditas mineral mentah di dalam negeri bisa mencapai berkali-kali lipat. Hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat struktur industri, serta meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru.
Strategi hilirisasi belakangan semakin mengglorifikasi, sejak pendapatan ekspor nikel melesat tinggi. Dari hanya kisaran 3 miliar dolar AS pada 2018, naik menembus 33 miliar dolar AS pada 2022.
Sebagai langkah awal komitmen melakukan hilirisasi bahan tambang, Pemerintah Indonesia dengan tegas melarang ekspor mineral mentah, lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Tujuan dari pelarangan ekspor itu adalah agar Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dari produksi mineral tambang untuk kemakmuran Indonesia.
Per Januari 2020 lalu, Indonesia menutup keran ekspor bijih nikel. Sukses melarang ekpor bijih nikel, pemerintah memberlakukan larangan ekspor mineral bijih bauksit dan timah, berlaku mulai Juni 2023.
Untuk diketahui, cadangan dan produksi bauksit Indonesia sekitar 4% atau setara 1,2 miliar ton dari total cadangan global sebesar 30,3 miliar ton. Jumlah cadangan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 100 tahun. "Ketahanan bauksit kita antara 90 tahun sampai 100 tahun. Masih cukup reserve (cadangan) yang ada," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akhir tahun lalu.
Seiring dengan besarnya cadangan bauksit Indonesia, pemerintah ingin sumber daya alam itu dikelola di dalam negeri, baru kemudian diekspor setelah memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan larangan ekspor bijih bauksit dalam bentuk ore (belum terproses) mulai Juni 2023. Pengendalian ekspor bauksit diharapkan akan memicu tumbuhnya industri aluminium dalam negeri.
Larangan ekspor mineral mentah ini bukan tidak ada hambatan. Oktober 2022 lalu, Indonesia dinyatakan kalah di dalam gugatan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel.
Namun Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan RI tak akan mundur. Presiden menyampaikan, Indonesia harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah, menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Hal tersebut harus dijalankan secara konsisten.
“Saya sampaikan ke Menteri, jangan tengok kanan kiri. Digugat di WTO, terus, kalah tetap terus, karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju. Apalagi negara kita," tuturnya dalam Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (1/2/2023) lalu. Dengan hilirisasi, Indonesia dicita-citakan akan menjadi negara kaya pada 2035.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi di Indonesia hingga 2040. Salah satu poin dari peta jalan itu, yakni hilirisasi membutuhkan investasi hingga US$ 545,3 miliar atau setara Rp 8.200 triliun dengan kurs Rp 15.200/US$ sampai tahun 2040.
Adapun 21 komoditas yang ditetapkan Pemerintah Indonesia untuk dilakukan hilirisasi itu, yakni batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal, minyak bumi, gas, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, kepiting, rumput laut, dan garam.
Dengan hilirisasi tambang, Indonesia ditargetkan tidak lagi sebagai pengekspor bahan mentah, tetapi juga produk manufaktur intensif teknologi bernilai tambah tinggi. Dalam kerangka penghiliran industri berbasis mineral tambang, Kemenperin menyebutkan ada empat komoditas utama penghiliran, yakni nikel, besi baja, aluminium, dan tembaga.
Dalam UU Minerba yang baru, sudah disyaratkan harus ada program hilirisasi. Jadi setiap produk pertambangan minerba harus diproses lebih lanjut. Seperti misalnya untuk produk bauksit, bisa diproses menjadi alumina dalam negeri. Dari alumina menjadi aluminium, sehingga dapat digunakan untuk industri-industri berat dalam negeri.
Ke depan, hilirisasi akan menjadi andalan untuk berkontribusi pada penerimaan negara, selain dari pajak dan dari batubara. "Produk-produk tersebut baru separuh jalan saja sudah menghasilkan devisa yang besar. Misalnya untuk nikel, dari produk ini sudah didapat devisa sebesar USD10 miliar. Penerimaan dari mineral ini akan terus bertambah besar seiiring tumbuhnya industri hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah itu," kata Arifin.
Kementerian ESDM sendiri mengawal target pembangunan 53 smelter hingga tahun 2024. Proyek 7 smelter sudah diselesaikan di tahun 2022. Arifin menargetkan pada 2023 akan ada tambahan 17 smelter untuk memenuhi kebutuhan pengolahan dalam negeri. Pembangunan smelter ini menjadi langkah awal menuju tumbuhnya industri hilirisasi.
Berkaitan dengan kondisi itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, terdapat empat tantangan dalam target penghiliran. Pertama, dari sisi internal seperti kesediaan infrastruktur dan energi baik itu berupa jalan, pelabuhan, dan listrik di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung kegiatan smelter.
Kedua, dari aspek sumber daya manusia (SDM). Pembangunan smelter, mendorong kebutuhan SDM untuk operator smelter yang akan meningkat. Dan ketiga, dari aspek teknologi dan modal, butuh dukungan untuk riset. Keempat, tantangan internal dari sisi logistik.
“Pemerintah terus bertekad untuk memperkuat hilirisasi di sektor industri manufaktur. Sebab, bukti nyata sudah ada, yakni multiplier effect (efek berganda) bagi perekonomian nasional, antara lain adalah meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk di tanah air, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ekonom senior Indonesia yang juga mantan menteri keuangan, Chatib Basri, mengungkapkan risiko program hilirisasi Presiden Joko Widodo terhadap daya tahan ekonomi Indonesia bila tak terus dikembangkan.
"Nikel itu sampai sekarang contoh sukses. Tapi apakah akan terus berlangsung atau enggak, itu yang harus diperhatikan," tegas Chatib dalam Virtual Meet Jawa Pos Leadership Forum, Jumat (8/8/2023).
Dia menegaskan, salah satu risiko dari program hilirisasi ialah menyebabkan harga komoditas itu akan sangat mahal di tingkat global. Buntutnya, banyak negara mencari barang substitusi pengganti sebagai bahan baku industrinya.
“Tanpa industrialisasi di dalam negeri, komoditas mineral mentah yang tak boleh diekspor itu akan menekan penerimaan negara. Selain karena tak lagi ada yang mau membelinya, akibat harganya melonjak, pemroses di dalam negeri juga tak terjadi karena industrialisasi tak berjalan,” katanya.
Karena itu, menurut dia, Indonesia tidak bisa berhenti hanya melarang ekspor mineral mentah. Tapi juga harus masuk proses industrinya. “Kebijakan itu sudah benar, tapi harus dilakukan bertahap. Dimulai dari menaikkan pajak ekspor. Kemudian di-combine dengan industrialisasi," tegas Chatib Basri.
MIND ID Jalankan Mandat Hilirisasi
Langkah pemerintah mendorong hilirisasi tidak mudah. Banyak perusahaan tambang, baik asing maupun domestik, tidak sanggup membangun pabrik smelter dengan alasan biaya mahal dan investasi dianggap tidak ekonomis.
Untuk menopang kebijakan hilirisasi pemerintahan Jokowi, tahun 2017 pemerintah mendirikan Holding BUMN Industri Pertambangan menjadi motor penggerak kebijakan hilirisasi. PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID dengan anggota PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Freeport Indonesia, menyatakan siap dan bahkan sudah memiliki progres yang jauh dalam pembangunan pabrik smelter nikal, bauksit, tembaga, dan timah.
MIND ID tengah gencar menggarap proyek strategis yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian melalui hilirisasi industri di berbagai anak usahanya. Hal tersebut diakui Sekretaris Perusahaan MIND ID, Heri Yusuf. Ia mengatakan, setiap anggota MIND ID sedang menjalankan berbagai proyek hilirisasi dengan progress yang cepat. Salahsatunya adalah PT INALUM, yang fokus ke produksi aluminium.
Inalum sendiri menyadari belum mampu memasok seluruh kebutuhan aluminium dalam negeri. Karena itu, Inalum terus berbenah. Langkah awal adalah menargetkan peningkatan kapasitas produksi aluminium fasilitas smelter di Kuala Tanjung menjadi 300 ribu ton per tahun pada 2024.
Direktur Utama PT Inalum, Danny Praditya, akan meningkatkan produksi aluminium dengan melakukan pot upgrading dan pot optimization. Proyek ini dijadwalkan akan rampung pada akhir tahun 2023. "Ini akan menambah kapasitas produksi aluminium menjadi tambahan 25 ribu ton. Begitu juga untuk optimasi, diharapkan juga akan menambah kapasitas menjadi 25 ribu. Sehingga total untuk smelter yang ada di Kuala Tanjung akan dapat menghasilkan output sebesar 300 ribu ton per tahun," kata Danny.
Danny juga memaparkan proyek strategis ekspansi smelter aluminium brownfield dan Greenfield, guna mewujudkan swasembada aluminium domestik 1,2 juta ton per tahun sekaligus.
Fokus Inalum meningkatkan jumlah produksi aluminium, menurutnya, sejalan dengan upaya Pemerintah yang mendorong hilirisasi pada produk-produk mineral agar memberikan nilai tambah bagi negara.
Selain meng-upgrade pabrik di Kuala Tanjung, INALUM juga tengah mengawal pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek dari ANTM dan INALUM melalui PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) ini rencananya akan memproses pengolahan bauksit menjadi aluminium dengan kapasitas 1 juta ton, dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 881 orang.
Proyek Inalum lainnya adalah Indonesia Aluminium Alloy (IAA) di Kuala Tanjung, yang akan memproduksi billet aluminium sekunder dengan kapasitas cetak sebesar 50.000 ton per tahun secara bertahap. Ke depannya, IAA akan memproduksi berbagai produk aluminium ekstrusi sebagai produk turunannya.
Langkah IAA ini menjadi salah satu bagian dari beberapa aksi korporasi strategis INALUM sejak tahun 2021. Mulai dari Proyek Upgrading Teknologi Tungku Reduksi yang akan selesai pada tahun 2023, Optimalisasi Smelter Kuala Tanjung yang ditargetkan akan meningkatkan kapasitas produksi di tahun 2024-2025, Pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery di Mempawah, dan Proyek Diversifikasi melalui Pembangunan Aluminium Remelt IAA. Seluruhnya untuk mewujudkan ekosistem hilirisasi aluminium nasional.
Langkah-langkah Inalum ini merupakan bagian dari komitmen MIND ID menjalankan Program Hilirisasi dengan memperbanyak smelter pengolahan komoditas dari bahan mentah, menjadi bahan setengah jadi maupun produk jadi. “Harapannya seluruh progress ini mampu meningkatkan pendapatan negara melalui penambahan nilai dari pengolahan barang tambang,” kata Sekretaris Perusahaan MIND ID, Heri Yusuf.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan ekspor komoditas menjadi berlipat berkat hilirisasi. Data menunjukkan, ekspor bijih nikel pada sebelum hilirisasi diberlakukan yaitu pada 2019, ekspor feronikel tercatat US$2,59 miliar.
Setelah larangan ekspor diberlakukan, ekspor feronikel melesat jadi US$4,74 miliar pada 2020, US$7,09 miliar pada 2021, dan menembus US$13,62 miliar pada 2022. Sementara itu, ekspor produk turunan nikel lainnya sebelum hilirisasi tercatat US$813,16 juta pada 2019. Dalam kurun waktu tiga tahun, ekspornya melesat 7 kali lipat menjadi US$5,98 miliar.
Saat ini, seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di bawah naungan MIND ID, bekerja keras menghasilkan produk mineral tambang setengah jadi maupun produk jadi. Dengan segala kekayaan alam yang dimiliki dan dipadukan dengan komitmen MIND ID untuk melakukan hilirisasi, posisi Indonesia di rantai pasok global diharapkan akan semakin solid, sekaligus menjadi motor ekspansi industri hilir ke depan. (dame ambarita) Editor : Metro Daily