Teuku Munandar menjelaskan, penyerahan Uang Kertas Baru Tahun Emisi 2022 tersebut kepada Susanti merupakan kegiatan simbolis bahwa uang baru siap edar di wilayah kerja KPW BI Pematang Siantar. Uang yang diberikan kepada Susanti, katanya, memiliki keunikan. Sebab nomor seri empat angka di belakang masing-masing uang merupakan tahun lahir Susanti, yakni 1963.
Susanti mengucapkan selamat kepada BI atas peluncuran Uang Kertas Baru Tahun Emisi (TE) 2022.
“Ternyata ada yang spesial yang diberikan pihak Bank Indonesia kepada saya, sesuai tahun kelahiran saya. Itu adalah salah satu hal yang spesial dan detailnya Bank Indonesia merencanakannya. Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Bank Indonesia Kpw Pematang Siantar Siantar. Luar biasa,” katanya.
Sebelumnya di tempat yang sama, Susanti menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 secara virtual.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, nilai tukar rupiah termasuk mata uang yang paling stabil di dunia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Karenanya, BI terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah.
Langkah stabilisasi kurs rupiah, katanya, merupakan salah satu bagian dari kebijakan moneter bank sentral yang saat ini memang terus diarahkan kepada stabilisasi. Selain stabilisasi nilai tukar, pihaknya juga mengelola likuiditas yang cukup dan masih bisa mempertahankan suku bunga acuan dalam level yang rendah yakni 3,5 persen untuk sementara waktu.
“BI akan terus mengarahkan kebijakan-kebijakan untuk memastikan stabilitas inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan bersama mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui kebijakan BI lainnya yakni kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pasar uang, kebijakan untuk UMKM, dan kebijakan ekonomi keuangan syariah masih diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Dilanjutkannya, diperlukan langkah bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan nasional, lantaran tidak hanya penting bagi pemulihan ekonomi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan rakyat.
Untuk itu beberapa waktu lalu BI dengan pemerintah pusat dan daerah menginisiasi suatu gerakan di beberapa daerah untuk pengendalian inflasi pangan sejak Agustus 2022.Gerakan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat segera mengatasi tingginya inflasi pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat.
Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo (Jokowi) dalam sambutannya mengatakan, dirinya sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan keputusan atau edaran yang menyatakan anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah.
Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk menggunakan pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD masing-masing untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi menekan laju inflasi di wilayahnya.
“Saya sampaikan kemarin di dalam rapat kepada Menteri Dalam Negeri, transportasi itu mestinya anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada,” sebutnya.
Hal itu, sambungnya, bisa menjadi salah satu langkah untuk menyambung kebutuhan dan ketersediaan pasokan guna menekan laju inflasi akibat kelompok pangan, mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dan besar.
Untuk itu, Jokowi meminta seluruh kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur bersedia bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
Ia menegaskan Tim Pengendalian Inflasi Pusat harus bisa memetakan sembari menyambungkan kebutuhan dan ketersediaan pasokan kelompok pangan tersebut di daerah.
“Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras. Bisa saja bawang merah, bisa cabai. Tim Pengendali Inflasi Pusat cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai melimpah atau pasokan beras melimpah, kemudian disambungkan. Ini harus disambungkan,” katanya.
Jokowi meyakini apabila segenap pemerintah daerah terus bekerja bersinergi dengan tim pengendalian inflasi maka dapat kembali menekan inflasi di bawah 3 persen. (rel) Editor : Metro Daily