BENGKALIS, METRODAILY – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), membenahi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai tindak lanjut atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni melalui Sekretaris Daerah Ersan Saputra TH dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkalis dengan agenda Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Tujuh Fraksi DPRD, Selasa (23/6).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi Wakil Ketua III H. Misno, serta dihadiri 24 anggota DPRD dan jajaran pejabat Pemkab Bengkalis.
Ersan menyampaikan apresiasi atas dukungan, kritik, dan saran yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi dasar penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
"Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengapresiasi seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan PAD, Pemkab Bengkalis akan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, memperkuat basis data wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem pelayanan dan pembayaran.
"Kami akan terus mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah agar kapasitas fiskal semakin kuat sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal," kata Ersan.
Selain itu, Pemkab juga berkomitmen meningkatkan kinerja BUMD melalui penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan unit usaha yang lebih kompetitif.
"Kami ingin BUMD menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah," tegasnya.
Di sektor pelayanan publik, pemerintah memastikan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penyediaan air bersih, hingga pemerataan pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar tetap menjadi prioritas.
Pemkab Bengkalis juga terus melakukan pembenahan pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan anggaran yang lebih baik, pengelolaan kas yang efektif, serta penentuan prioritas pembangunan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Pada kesempatan itu, Ersan turut menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Pemkab Bengkalis kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-13 kali berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi harus menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Predikat WTP harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan warga Bengkalis," pungkasnya. (rel/Lili)
Editor : Editor Satu