SIANTAR, METRODAILY - Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar ambil bagian serta menjalankan peran dan fungsinya saat terjadi bencana alam maupun non alam. Jika ada OPD yang tidak menjalankan peran dan fungsinya, maka akan mendapat tindakan tegas.
Demikian disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang dalam arahan dan bimbingannya sebelum membuka kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Selasa (09/12/2025).
Menurut Junaedi, dokumen kebencanaan bukan hanya dokumen administrasi. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan saran dalam kegiatan tersebut. Dalam melakukan tindakan mitigasi dan pencegahan bencana, semua pihak harus ambil bagian.
"Kita identifikasi lokasi-lokasi yang dalam 2-3 tahun terakhir terjadi bencana alam dan non alam di tempat tersebut," kata Junaedi.
Semua aspek, lanjutnya, harus terlibat karena ada resiko kerugian material dan jiwa.
"Kita analisis latar belakang dan penyebabnya, serta risikonya. Risiko tinggi jangan dibiarkan. Harus ditangani agar risikonya menjadi rendah," tukasnya.
Junaedi mengingatkan, selama ini jika terjadi bencana, maka yang hadir hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Padahal, OPD terkait lainnya semestinya juga hadir, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"Semua harus terintegrasi dan hadir di lapangan!" tegasnya.
Dilanjutkan Junaedi, dengan adanya kajian, maka semua pemangku kepentingan memahami peran dan tugas masing-masing.
"Jika ada OPD tidak menjalankan fungsinya, bisa diambil tindakan tegas!" sambung Junaedi.
Termasuk, lanjutnya, kesiapsiagaan masyarakat, seperti relawan. Sejauh ini yang sudah memiliki relawan yakni BPBD, Disdamkarmat, serta Dinsos P3A. Dengan adanya kegiatan tersebut, Junaedi berharap tidak ada lagi bencana yang tidak termitigasi.
Junaedi juga mengingatkan agar Dinsos P3A dan BPBD tetap membuka posko bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Sebab masih banyak masyarakat ingin memberikan bantuan. Sehingga Pemko Pematangsiantar harus menyalurkannya. (Adv)
Editor : Metro-Esa