Pemko Psp Akan Miliki Call Center 112

Editor Satu • Dipublikasikan Jumat, 31 Mei 2024 | 12:45 WIB
Plt Sekdako Psp, Roni Gunawan Rambe membuka giat FGD layanan call center 112 di ruang rapat Walikota Psp.
Plt Sekdako Psp, Roni Gunawan Rambe membuka giat FGD layanan call center 112 di ruang rapat Walikota Psp.

SIDIMPUAN, METRODAILY - Pemko Padangsidimpuan akan membuka Layanan Call Center 112. Layanan Call Center 112 ini yang nantinya akan difungsikan sebagai nomor tunggal panggilan darurat di Kota Padangsidimpuan.

"Tentu ini ke depannya akan menjadi layanan publik bagi masyarakat, terutama pada masyarakat Kota Padangsidimpuan," kata Plt. Sekdako Padangsidimpuan, Roni Gunawan Rambe, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Layanan Call Center 112, Rabu (29/5),di ruang rapat Walikota Padangsidimpuan.

Roni mengajak berbagai pihak yang terlibat untuk mendukung Call Center 112, agar ke depannya bisa berjalan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam hal kegawatdaruratan.

"Layanan Call Center 112 ini, membutuhkan komitmen bersama dari seluruh OPD dan instansi terkait untuk merespons setiap laporan yang masuk,” ucap Roni Gunawan.

Sebelumnya, Kadis Kominfo Padangsidimpuan Nurcahyo B Susetyo, ST dalam laporannya menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan FGD ini juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui zoom meeting.

"Kesimpulan dari zoom meeting yang dilaksanakan pagi tadi bahwa Kemenkominfo menyatakan Kota Padangsidimpuan sudah layak untuk ikut dalam call center 112 ini," sebutnya.

"Cahyo menambahkan, pihak Kemenkominfo juga telah memverifikasi kota Padangsidimpuan kedalam akses layanan call center 112 tersebut," ungkapnya.

Selanjutnya, Hary Fridayanto selaku G.M. Business Development PT. Digital Sandi Informasi dalam paparannya menjelaskan bahwa PT. Digital Sandi Informasi telah banyak mendampingi Pemerintah Kota/ Kabupaten terkait call center, antara lain : Kota Bandung, Kita Bogor, Kota Palembang, Kota Padang, Kabupaten Tapanuli Selatan dan lainnya.

Dasar hukum call center ini antara lain UU 36/1999 tentang telekomunikasi, UU 23/ 2014 tentang pemerintah daerah, Permenkominfo 10/2016 Tentang layanan no tunggal panggilan darurat, Permenkominfo 14/2018 tentang rencana teknis pembangunan telekomunikasi nasional dan keputusan Dirjen PPI 112/ 2019 tentang pedoman teknis penyedia layanan nomor panghilan darurat 112.

Pada kesempatan itu, Hary juga menjelaskan alur layanan, tahapan proses call center dan tugas - tugas dari pegawai yang akan menerima laporan masyarakat nantinya. (Irs)

Editor : Editor Satu
Layanan Call Center 112 Pemko Padangsidimpuan