Advertisement

Carut Marut Jabatan Kepala Dinas di Aceh Singkil

E
Penulis: Editor Satu❯

 

Ilustrasi.
Ilustrasi.

SINGKIL, METRODAILY – Jabatan Kepala Dinas memang tidak termasuk kategori jabatan politis seperti halnya Bupati, Gubernur, Presiden, DPR, atau Menteri.


Advertisement

Namun dalam praktiknya, posisi ini kerap menjadi sasaran kebijakan dari para pemegang kekuasaan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Singkil.

Tak jarang, kebijakan tersebut justru dinilai tidak tepat sasaran, cenderung ambigu, bahkan disinyalir menabrak aturan yang berlaku.

Akibatnya, hak seorang birokrat yang semestinya menduduki jabatan melalui uji kompetensi dan prosedur yang sah, justru terabaikan dan berakhir tanpa kejelasan posisi.

Advertisement

Fenomena ini bukan hal baru. Di kalangan birokrasi, praktik seperti ini sudah menjadi rahasia umum, apalagi saat memasuki masa transisi pemerintahan.

Kompetensi dan kelayakan sering kali dikesampingkan, digantikan dengan pertimbangan subjektif: rasa nyaman kepala daerah terhadap sosok tertentu, atau dorongan dari para “pembisik” untuk melakukan pergeseran jabatan.

Kalau mengacu istilah BMKG, ini bisa disebut “fenomena pancaroba”. Dan inilah yang sedang berlangsung di Kabupaten Aceh Singkil dalam beberapa tahun terakhir.

Advertisement

Belum terlihat upaya konkret untuk menertibkan struktur pemerintahan agar program prioritas kepala daerah bisa berjalan optimal dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Saat ini, Aceh Singkil masih bercokol di peringkat bawah sebagai daerah termiskin dan tertinggal.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah bangunan berdiri kokoh jika pondasinya tidak stabil?

Berikut daftar sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) vital di Aceh Singkil yang saat ini tidak dipimpin oleh pejabat definitif, melainkan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau bahkan Pelaksana Harian (Plh):

  1. Sekda – berstatus Plt.
  2. Kepala Bappeda – definitif, namun ditunjuk sebagai Plh di DTPHP. Posisi diisi Plh.
  3. Sekwan DPRK – definitif, dijadikan Plh Kepala Bappeda. Posisi diisi Plh.
  4. Kepala BKPSDM – definitif, dijadikan Plh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Posisi diisi Plh.
  5. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan – dijadikan Plt Dinas Sosial.
  6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Plt selama lebih dari dua tahun.
  7. Kepala Dinas Kominfo – Plt selama lebih dari tiga tahun.
  8. Kepala Dinas Perkebunan – Plt.
  9. Kepala Disdukcapil – Plt.
  10. Kepala Inspektorat – Plt.
  11. Asisten III – Plt.
  12. Kepala Dinas Kesehatan – Plt.

Ali Hasmi, Kepala BKPSDM yang kini ditunjuk sebagai Plh Dinas Arsip dan Perpustakaan, menyebutkan bahwa pengangkatan Plh maupun Plt harus merujuk pada Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/1/2021 tentang kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa penunjukan Plh atau Plt hanya boleh dilakukan bila terjadi kekosongan jabatan karena pejabat berhalangan sementara atau tetap, dan pelaksanaannya harus menjamin kelancaran tugas.

“Namun, pengangkatan Plh atau Plt tidak boleh menyebabkan pejabat definitif kehilangan jabatannya. Tunjangan jabatannya pun tetap dibayarkan sesuai dengan posisi definitif,” ujar Ali Hasmi.

Ia menegaskan, jika pejabat definitif masih aktif dan tidak sedang cuti atau dinyatakan nonaktif, maka pengangkatan Plh adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan.

“Hal ini dapat berdampak pada legitimasi kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan Plh, serta menimbulkan ketidakpastian dalam struktur organisasi,” tegasnya. (Rusid Hidayat)

Advertisement

Artikel Terkait

Ribuan Warga Kepung Kantor Bupati Aceh Singkil, Desak Bantuan Korban Banjir Segera Dicairkan

Ribuan Warga Kepung Kantor Bupati Aceh Singkil, Desak Bantuan Korban Banjir Segera Dicairkan

Ribuan warga korban banjir Aceh Singkil mendemo kantor bupati menuntut pencairan bantuan. Bupati akhirnya menandatangani komitmen penyaluran

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer